BOYOLALI — Pemerintah Kabupaten Boyolali bergerak cepat menyusun skema mitigasi untuk mengantisipasi dampak musim kemarau terhadap krisis air bersih yang kerap melanda sejumlah wilayah. Hingga awal Juni ini, kapasitas volume tampungan pada fasilitas embung, waduk, dan telaga di daerah tersebut dilaporkan masih berada dalam status relatif aman.
Pemkab Boyolali telah memetakan sejumlah titik rawan kekeringan dan menyiapkan skenario distribusi air bersih menggunakan mobil tangki. Skema ini akan diaktifkan jika debit air di embung dan waduk mulai menurun drastis akibat kemarau panjang.
Selain itu, pemerintah daerah juga mendorong optimalisasi fungsi embung yang sudah ada. Perawatan dan pembersihan saluran irigasi menjadi prioritas agar distribusi air ke lahan pertanian dan permukiman warga tetap berjalan lancar.
Beberapa kecamatan di Boyolali, terutama yang berada di dataran tinggi dan jauh dari sumber air utama, menjadi perhatian khusus. Wilayah seperti Cepogo, Selo, dan Musuk kerap mengalami krisis air bersih saat kemarau tiba. Data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat mencatat, puluhan desa di kawasan tersebut rutin mengajukan permintaan pasokan air bersih setiap tahun.
Pemkab pun telah menyiapkan peta rawan kekeringan yang diperbarui secara berkala. Hal ini untuk memastikan respons penyaluran air bersih bisa dilakukan secara cepat dan tepat sasaran.
Hingga awal Juni, volume air di sejumlah embung, waduk, dan telaga di Boyolali masih tercukupi. Pihak Pemkab menyebut statusnya relatif aman, namun kondisi ini bisa berubah jika musim kemarau berlangsung lebih lama dari perkiraan.
Oleh karena itu, skema mitigasi tidak hanya berfokus pada distribusi air bersih. Pemkab juga mengimbau warga untuk mulai melakukan penghematan penggunaan air sejak sekarang. Program pembuatan sumur resapan dan penampungan air hujan juga didorong di daerah-daerah yang rawan.
Pemkab Boyolali belum menetapkan tanggal pasti pemberlakuan skema darurat. Pemberlakuan akan disesuaikan dengan kondisi di lapangan, terutama jika debit air di sumber-sumber utama sudah menunjukkan penurunan signifikan. BPBD setempat terus memantau ketinggian air di setiap titik secara berkala.
Masyarakat diimbau untuk segera melapor ke perangkat desa atau kelurahan jika mulai mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Laporan tersebut akan menjadi dasar bagi Pemkab untuk mengerahkan bantuan pasokan air bersih.
Warga yang membutuhkan pasokan air bersih dapat menghubungi BPBD Kabupaten Boyolali atau kantor kecamatan setempat. Pemerintah desa juga menjadi garda terdepan dalam mendata kebutuhan warga dan menyampaikannya ke tingkat kabupaten. Koordinasi lintas sektor ini menjadi kunci agar penanganan krisis air bersih berjalan efektif dan efisien.