SEMARANG — Komitmen Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng, dalam menghadirkan pembangunan yang kreatif dan berkelanjutan kembali mendapat pengakuan dari pemerintah pusat. Penghargaan nasional di bidang creative financing itu diberikan langsung kepada Pemkot Semarang dalam ajang Innovative Government Award (IGA) 2025 yang digelar di Jakarta, pekan lalu.
Penghargaan ini bukan sekadar seremonial. Di baliknya, ada skema pembiayaan yang memungkinkan 12 proyek infrastruktur di 16 kecamatan berjalan tanpa harus menunggu pencairan APBD penuh. Agustina menyebut, model ini menjadi solusi atas keterbatasan fiskal daerah yang kerap menghambat pembangunan.
Menurut data yang diterima redaksi, skema creative financing yang digunakan Pemkot Semarang mencakup kerja sama dengan BUMN, BUMD, dan investor swasta. Beberapa program yang dibiayai antara lain normalisasi sungai di Semarang Utara, pembangunan pedestrian di kawasan Kota Lama, dan pengadaan alat pemantau cuaca untuk mitigasi banjir rob.
“Kami tidak bisa hanya mengandalkan APBD. Butuh kolaborasi dengan pihak ketiga yang punya kepentingan sama terhadap pembangunan kota. Ini yang kami dorong sejak awal,” ujar Agustina dalam keterangan pers usai menerima penghargaan.
Dampak paling kasatmata dari skema ini adalah percepatan proyek yang sebelumnya mandek. Contohnya, proyek normalisasi Sungai Beringin yang sempat tertunda dua tahun akibat keterbatasan anggaran, akhirnya bisa dimulai pada triwulan pertama 2025 setelah ada injeksi dana dari investor properti di kawasan tersebut.
Selain itu, program pengadaan 200 unit lampu jalan tenaga surya di 5 kelurahan rawan kriminalitas juga dibiayai lewat skema corporate social responsibility (CSR) perusahaan swasta. Warga di Kelurahan Tlogosari Kulon, misalnya, mulai merasakan jalan yang lebih terang sejak lampu-lampu itu terpasang bulan lalu.
Agustina mengakui, skema creative financing tetap memiliki risiko, terutama soal kepastian pembayaran dan potensi konflik kepentingan. Namun, pihaknya telah menyiapkan regulasi khusus berupa Peraturan Wali Kota (Perwal) yang mengatur batasan kerja sama dan mekanisme pengawasan.
“Kami pastikan setiap kerja sama diaudit oleh Inspektorat Kota Semarang. Tidak ada proyek yang lepas dari pengawasan,” tegasnya.
Sepanjang tahun 2024-2025, Pemkot Semarang berhasil menghimpun dana segar sebesar Rp 48,5 miliar dari skema creative financing. Dana tersebut digunakan untuk 12 program yang tersebar di 16 kecamatan. Dari jumlah itu, 70 persen dialokasikan untuk proyek infrastruktur fisik, sisanya untuk program sosial dan lingkungan.
Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah mengapresiasi langkah Pemkot Semarang. Dalam sambutannya, Dirjen Bina Keuda menyebut Semarang sebagai salah satu dari lima kota di Indonesia yang berhasil menerapkan creative financing secara konsisten dan terukur.
“Ini bisa menjadi contoh bagi daerah lain yang ingin mempercepat pembangunan tanpa membebani APBD secara berlebihan,” kata perwakilan Kemendagri dalam acara IGA 2025.
Pemkot Semarang berencana memperluas skema ini ke sektor pendidikan dan kesehatan pada tahun 2026. Agustina menyebut, pihaknya sedang menjajaki kerja sama dengan rumah sakit swasta untuk pembangunan Puskesmas baru di tiga kecamatan yang masih kekurangan fasilitas kesehatan.
“Kami targetkan tahun depan, 5 Puskesmas baru bisa dibangun dengan skema creative financing. Ini komitmen kami untuk pembangunan yang berdampak nyata,” pungkasnya.