SEMARANG — Ribuan pedagang kaki lima, perajin tempe, hingga pengemudi ojek daring di Jawa Tengah menjadi sasaran prioritas dalam sensus ekonomi yang saat ini tengah digarap oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Setya Ari Nugroho, menegaskan bahwa pendataan harus menjangkau mereka yang selama ini luput dari catatan resmi pemerintah.
“Pendataan sensus harus menjangkau sektor pekerjaan informal. Ekonomi kita (Jawa Tengah) tidak hanya ditopang sektor formal, tapi juga UMKM dan usaha-usaha digital yang kini tumbuh semakin pesat dan menjanjikan,” ujar Ari kepada wartawan di Semarang, Ahad (19/7/2026).
Menurut Ari, usaha mikro dan kecil yang kerap dianggap remeh justru menjadi tulang punggung perekonomian di banyak daerah. Namun, kendala di lapangan cukup berat: lokasi usaha yang berpindah-pindah dan kekhawatiran pelaku usaha untuk membagikan data pribadi menjadi tantangan utama bagi petugas sensus. “Usaha mereka mungkin memang banyak dibilang kecil. Tapi sebenarnya kontribusi untuk ekonomi lokal sangat besar. Jadi, kita tidak bisa mengabaikannya,” tegasnya.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan data yang mutakhir dan akurat dari sensus ini. Kualitas data akan menentukan arah kebijakan, mulai dari penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hingga program pemberdayaan masyarakat. Ari menyebut DPRD, melalui Komisi B, akan mengawal proses pendataan agar petani, pedagang, UMKM mikro, dan pelaku industri kreatif semuanya terpetakan.
“Kami di DPRD, melalui Komisi B akan mengupayakan pelaku ekonomi bisa terpetakan lewat fungsi pengawasan. Petani, pedagang, UMKM mikro, industri kreatif, semuanya akan menjadi bagian dari sasaran program pembangunan,” jelas politisi tersebut.
Lebih dari sekadar pemetaan, data sensus diharapkan bisa diolah menjadi program nyata. Ari mencontohkan, hasil sensus bisa menunjukkan sektor mana yang tumbuh cepat dan mana yang butuh dukungan infrastruktur atau pelatihan. Pemerintah bisa menyediakan program pelatihan kewirausahaan atau penyediaan infrastruktur penunjang bagi pelaku usaha kecil.
“Dengan data yang sudah susah-payah diperjuangkan para petugas di lapangan, kami (pemerintah) akan terus melakukan koordinasi dan sinergi untuk menyusun kebijakan yang tepat,” tambah Ari.
Ia juga menyoroti persoalan jaminan sosial dan perlindungan kerja yang minim bagi pekerja informal. Ari berharap hasil sensus bisa menjadi dasar untuk memberikan perlindungan yang lebih baik dan mewujudkan kemandirian ekonomi bagi masyarakat Jawa Tengah.