Prabowo Ingatkan 1.204 Pamong Praja Muda IPDN: Rakyat Tidak Butuh Birokrat Korupsi

Penulis: Cahyo Wibowo  •  Rabu, 29 Juli 2026 | 11:45:01 WIB
Prabowo menyampaikan pidato di hadapan 1.204 pamong praja muda IPDN di Jawa Tengah, Rabu (29/7).

JAWA TENGAH — Prabowo menegaskan bahwa rakyat Indonesia saat ini tidak lagi membutuhkan aparatur negara yang bekerja berbelit-belit atau memiliki rekam jejak korupsi. Menurut dia, tuntutan masyarakat terhadap birokrasi sudah sangat jelas dan tidak bisa ditawar lagi.

"Rakyat membutuhkan bahkan rakyat menuntut aparatur yang bekerja jujur, disiplin, bersih, tidak korupsi, berani mengambil keputusan, dan selalu hadir ketika rakyat membutuhkan," kata Prabowo dalam pidatonya di hadapan para pamong praja muda, Rabu (29/7).

Bukan Sekadar Pangkat, Tapi Pengabdian

Kepala Negara mengingatkan bahwa menjadi pamong praja bukanlah sekadar soal menyandang pangkat atau jabatan struktural. Ia menekankan, kehormatan seorang aparatur negara tidak diukur dari tinggi rendahnya kedudukan, melainkan dari seberapa besar manfaat yang dirasakan oleh masyarakat.

"Saudara adalah pelayan rakyat. Saudara harus melayani, melindungi, dan mengayomi masyarakat. Mengayomi rakyat Indonesia dengan sebaik-baiknya," ujar Prabowo.

Prabowo juga menyebut para pamong praja muda ini sebagai wajah dan lambang negara di mana pun mereka bertugas nanti. Sikap serta penampilan mereka, kata dia, akan menjadi tolok ukur rakyat dalam menilai kehadiran negara.

Kepercayaan Rakyat Taruhannya

Kepercayaan publik menjadi salah satu poin krusial yang disinggung Prabowo. Ia meminta seluruh pamong praja untuk bekerja dengan sebaik-baiknya karena kinerja mereka akan menentukan kecintaan dan kepercayaan rakyat kepada negara.

"Tapi kalau saudara mengecewakan rakyat, yang rusak bukan hanya nama saudara, melainkan yang rusak adalah kepercayaan rakyat kepada negara," tegasnya.

Pelantikan 1.204 pamong praja muda ini merupakan agenda rutin IPDN untuk mencetak kader-kader pemerintahan daerah. Mereka akan ditempatkan di berbagai instansi pemerintah, baik di pusat maupun daerah, sebagai ujung tombak pelayanan publik.

Reporter: Cahyo Wibowo
Sumber: cnnindonesia.com This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top