PEKALONGAN — Kabupaten Pekalongan resmi disiapkan pemerintah pusat sebagai proyek percontohan pengembangan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) Mangrove untuk kawasan Pantai Utara Jawa (Pantura). Status ini mengemuka setelah Plt. Bupati Pekalongan H. Sukirman memaparkan praktik pengelolaan mangrove daerahnya di hadapan forum nasional di Balai Sidang Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat.
Dalam forum tersebut, Sukirman tampil sebagai narasumber bersama sejumlah tokoh lingkungan dan perwakilan lembaga internasional, seperti Guru Besar FEB UI Prof. Emil Salim, CTO Danantara Development Management Fund Sigit Puji Santosa, Representative FAO Rajendra Aryal, serta Natural Resources Management Specialist World Bank Hasna Wihdatun Nikmah.
Deputi Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Prof. Dr. rer. nat. Abdul Haris, menilai Pemkab Pekalongan telah menunjukkan komitmen nyata dalam mengoptimalkan potensi ekonomi karbon dari ekosistem mangrove. Ia menyebut daerah itu layak menjadi trendsetter bagi pemerintah daerah lain di sepanjang Pantura.
“Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bupati Pekalongan yang tadi sudah menjadi leader untuk deklarasi komitmen bagaimana mengoptimalkan nilai ekonomi karbon dari mangrove,” ujar Abdul Haris dalam simposium tersebut.
Ia menegaskan pemerintah pusat akan menjadikan Kabupaten Pekalongan sebagai contoh agar praktik pengelolaan mangrove yang memadukan pelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat bisa direplikasi di daerah lain.
“Ke depannya, kami juga akan menjadikan Kabupaten Pekalongan ini menjadi pilot project dan juga sebagai contoh trendsetter untuk semua pemerintah daerah di sepanjang Pantai Utara Jawa,” katanya.
Abdul Haris berharap program tersebut segera direalisasikan. Menurutnya, potensi sumber daya mangrove selama ini belum tergarap maksimal, padahal bisa memberikan manfaat ekonomi bagi kelompok masyarakat yang masih berada di bawah garis kemiskinan.
Salah satu langkah awal yang ditekankan adalah melakukan pemetaan potensi kawasan mangrove di Kabupaten Pekalongan. Pemerintah pusat menyatakan akan terus mendampingi Pemkab Pekalongan, dengan pelaksanaan tahap awal program ditargetkan dimulai pada September 2026, menyesuaikan kesiapan daerah.
Paparan Sukirman dalam simposium tersebut menyoroti pengelolaan mangrove Pekalongan yang tidak hanya berorientasi pada konservasi, tetapi juga menyentuh aspek ekonomi masyarakat pesisir secara langsung. Model ini dinilai sejalan dengan arah kebijakan nasional dalam mengembangkan ekonomi karbon berbasis lingkungan.