SEMARANG — Ribuan bangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Jawa Tengah menempati lahan yang secara regulasi dilindungi untuk produksi pangan. Kondisi ini memaksa pemerintah provinsi berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mencari solusi tanpa mengganggu program ketahanan pangan.
Sumarno mengatakan, isu ini sudah dibawa ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Pihaknya bersama pemerintah kabupaten/kota masih menunggu keputusan kebijakan dari tingkat pusat.
“Ini kita juga menunggu arah kebijakannya,” ujarnya saat ditemui di Kantor DPRD Jateng, Kota Semarang, Jumat (14/8/2026).
Di tengah proses tersebut, pemerintah daerah di Jateng tengah menyusun rencana tata ruang wilayah (RTRW). Fokusnya mencakup penetapan lahan sawah dilindungi (LSD) yang berkaitan erat dengan keberadaan LP2B.
“Mudah-mudahan ini nanti juga bisa diselesaikan berkolaborasi dengan kita, bersamaan dengan proses untuk RTRW hubungannya dengan LP2B,” tutur Sumarno.
Laporan yang disampaikan Pemprov Jateng ke Kementerian ATR/BPN ternyata tidak hanya mencakup gedung koperasi. Sumarno mengungkapkan, terdapat pula kawasan perumahan dan area komersial di Jateng yang berdiri di atas LP2B.
Persoalan ini menjadi perhatian karena regulasi mengharuskan adanya penggantian lahan apabila LSD atau LP2B dialihfungsikan. Namun, skema penggantian untuk ribuan KDKMP ini masih menunggu arahan dari pemerintah pusat.
“Nah apakah nanti skema yang untuk KDMP juga akan seperti itu, kita menunggu arahan dari pusat juga,” jelasnya.
Sumarno menduga proses asesmen dalam pembangunan KDKMP belum berjalan menyeluruh. Pemerintah desa, kata dia, menyiapkan lahan yang sekiranya memenuhi persyaratan untuk gedung koperasi, namun faktor lain turut memengaruhi keputusan tersebut.
Tim Strategis Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) telah meninjau pelaksanaan pembangunan KDKMP di Jateng, termasuk isu penggunaan LP2B. Lembaga itu turut mendorong kepastian aspek legal dalam penetapan kawasan.
“Sebenarnya sama sih arahnya dari teman-teman KPK juga mendukung bahwa tidak ada fraud atau penyalahgunaan dalam penetapan kawasan-kawasan itu,” pungkas Sumarno.