JAWA TENGAH — Kesepakatan itu dihasilkan dalam rapat koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh yang digelar setelah insiden di halaman Masjid Raya Baiturrahman. Juru Bicara Pemerintah Aceh Nurlis Effendi menyatakan langkah konsultasi ini merupakan jalan keluar untuk menyelesaikan polemik yang sudah berlangsung bertahun-tahun.
"Hasil rapat untuk menjadi kesepakatan bersama. Mengenai Bendera Bulan Bintang, Pemerintah Aceh dan DPR Aceh bersama-sama berkonsultasi dengan Kemendagri," kata Nurlis di Banda Aceh, Minggu (16/8).
Insiden berdarah itu pecah saat massa mengibarkan Bendera Bulan Bintang di tiang utama masjid ketika acara zikir dan doa bersama memperingati Hari Damai Aceh ke-21. Bendera tersebut selama ini diidentikkan dengan simbol Gerakan Aceh Merdeka (GAM).
Aparat keamanan yang berjaga di lokasi awalnya meminta bendera itu diturunkan, namun permintaan tersebut tidak diindahkan. Aksi saling lempar antara petugas dan massa kemudian meluas hingga ke jalan depan masjid, dan aparat akhirnya membubarkan massa dengan tembakan gas air mata.
Ketua DPR Aceh Zulfadli, dalam rapat Forkopimda, menegaskan bahwa Aceh sebenarnya telah memiliki payung hukum sendiri. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh secara eksplisit mengatur Bendera Bulan Bintang sebagai bendera resmi daerah.
Namun sejak regulasi itu diterbitkan, penerapannya selalu berbenturan dengan pemerintah pusat. Kemendagri telah melakukan evaluasi substansi terhadap pengaturan bendera dan lambang Aceh, sehingga status hukum penggunaannya menjadi tidak jelas dan memicu ketegangan berulang di lapangan.
Selain kesepakatan konsultasi, rapat Forkopimda juga menghasilkan enam rekomendasi. Isinya antara lain menjaga Aceh tetap aman dan kondusif, menahan diri serta mencegah aksi serupa terulang, mengutamakan pendekatan persuasif, dan memperkuat komunikasi dengan ulama, tokoh adat, serta tokoh masyarakat.
Nurlis menyatakan situasi keamanan di Aceh saat ini telah kembali kondusif berdasarkan laporan dalam rapat tersebut. Personel gabungan TNI-Polri masih disiagakan di sekitar lokasi kejadian dan patroli akan ditingkatkan di sejumlah wilayah.
"Perlu keputusan dari Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kemendagri, apakah Bendera Bulan Bintang boleh dinaikkan atau tidak. Kalau boleh ya boleh dan kalau tidak ya tidak," ucap Nurlis.