JAWA TENGAH — Perum BULOG memastikan tidak ada karyawannya yang terlibat dalam praktik pengoplosan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Hasil penelusuran bersama Bareskrim Polri dan jajaran kepolisian daerah menunjuk oknum masyarakat sebagai pelaku. BULOG pun membuka saluran pengaduan BELLA bagi warga yang menemukan indikasi kecurangan.
Direktur Utama Perum BULOG Ahmad Rizal Ramdhani menyatakan hasil penelusuran bersama aparat penegak hukum tidak menemukan satu pun karyawan perusahaan sebagai pelaku pengoplosan beras SPHP. Penegasan itu disampaikan di tengah ramainya dugaan penyalahgunaan beras subsidi yang beredar di masyarakat. BULOG menilai klarifikasi perlu dilakukan agar informasi yang berkembang tidak mengaburkan mekanisme penyaluran resmi yang selama ini berjalan.
Siapa yang Diduga Jadi Pelaku
Dugaan penyalahgunaan mengarah pada oknum masyarakat yang memanfaatkan jaringan Rumah Pangan Kita (RPK) melalui mekanisme pemesanan di aplikasi Klik SPHP. Penelusuran terhadap alur distribusi dan transaksi menjadi dasar untuk mengidentifikasi sumber penyimpangan.
Kesimpulan itu diperoleh setelah koordinasi dengan Bareskrim Polri, unsur intelijen, dan masing-masing Polda. "Dari hasil penelusuran kami dengan teman-teman Bareskrim, termasuk teman-teman dari Intel, masing-masing Polda dan sebagainya, yang terindikasi kemarin itu murni ya, dari oknum masyarakat," kata Ahmad dalam keterangannya, Jumat (13/11).
Ia menambahkan, "Jadi dari oknum Bulog tidak terlibat sama sekali, clear and clean."
Pembeda antara Penyimpangan dan Penyaluran Resmi
BULOG menekankan penyalahgunaan oleh pihak tertentu harus dibedakan tegas dari mekanisme penyaluran resmi perusahaan. Setiap proses distribusi memiliki ketentuan dan prosedur yang wajib dipatuhi mitra penyalur.
Sebagai langkah konkret, perusahaan membentuk Satuan Tugas Khusus dan memperkuat pemeriksaan terhadap jaringan mitra RPK secara nasional. Pengawasan diarahkan agar beras SPHP tidak mengalami pengemasan ulang maupun pengoplosan, serta dijual sesuai ketentuan harga yang berlaku.
Di sisi internal, BULOG memperketat standar operasional prosedur dan meningkatkan kepatuhan mitra penyalur. Koordinasi dengan aparat penegak hukum juga diperkuat agar setiap indikasi penyimpangan ditelusuri menyeluruh.
Saluran Pengaduan bagi Masyarakat
Warga yang menemukan indikasi kecurangan diminta melapor melalui BELLA (BULOG Intelligent Assistant) di nomor WhatsApp +62 811-1967-016. Layanan itu dibuka sebagai saluran informasi sekaligus pengaduan terkait dugaan penyalahgunaan beras SPHP.
"Kalau memang ada oknum-oknum yang memanfaatkan beras SPHP untuk melakukan kecurangan, tolong dilaporkan juga kepada kami. Kami ada call center-nya, namanya BELLA. Silakan dilaporkan, pasti akan kami tindak lanjuti," ujar Rizal.
Setiap laporan yang masuk akan ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan mekanisme yang berlaku. Perusahaan menyebut langkah itu sebagai bagian dari penguatan sistem pengawasan yang lebih responsif dan akuntabel.
Bagi BULOG, kasus ini menyangkut kepercayaan publik terhadap program stabilisasi pangan yang menyentuh rumah tangga berpendapatan rendah. Beras SPHP merupakan instrumen pemerintah untuk menjaga keterjangkauan harga, sehingga penyimpangan di rantai distribusi berpotensi melemahkan sasaran program itu sendiri. Pengawasan yang melibatkan aparat hukum dan partisipasi warga menjadi kunci agar penyaluran tetap tepat sasaran.
