JAWA TENGAH — MIND ID mencatatkan pembayaran kewajiban kepada negara sebesar Rp 32,82 triliun dari dividen, pajak, dan kewajiban lainnya. Holding pertambangan pelat merah ini menyampaikan capaian tersebut dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi XII DPR RI pada Rabu (16/9). Kontribusi itu menjadi bagian dari aliran manfaat ekonomi yang disalurkan perusahaan ke berbagai pemangku kepentingan.
Paragraf pembuka: Direktur Utama MIND ID Maroef Sjamsoeddin memaparkan peran holding pertambangan dalam mengoptimalkan penerimaan negara di hadapan Komisi XII DPR RI. Perusahaan mengklaim terus memperkuat produksi, hilirisasi, tata kelola, dan ekosistem industri terintegrasi. Langkah tersebut merujuk pada amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan kekayaan alam dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat.
Laporan Keberlanjutan MIND ID tahun 2025 mencatat Generated Economic Value sebesar Rp 185,16 triliun. Dari jumlah itu, Distributed Economic Value mencapai Rp 180,30 triliun yang mengalir ke negara, mitra kerja, dan masyarakat. Total pembayaran kewajiban kepada pemerintah mencapai Rp 32,82 triliun, terdiri dari dividen, pajak, dan kewajiban lainnya.
Maroef menilai masih ada ruang besar untuk memperkuat kontribusi MIND ID pada komoditas strategis nasional. "Optimalisasi penerimaan negara akan semakin optimal melalui pengelolaan sumber daya alam yang dikelola langsung melalui entitas milik Negara," ujarnya dalam rapat tersebut.
Ia menambahkan, dukungan kebijakan dari seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci. "MIND ID berkomitmen terus memperkuat kontribusi bagi negara melalui pengelolaan sumber daya mineral yang semakin terintegrasi, penguatan hilirisasi, dan pengembangan industri bernilai tambah," jelas Maroef.
Grup MIND ID memperbesar kapasitas produksi sekaligus mempercepat sejumlah proyek hilirisasi. Proyek yang dikembangkan mencakup ekosistem bauksit-alumina-aluminium terintegrasi, pemurnian dan pencetakan emas logam mulia, hingga ekosistem baterai kendaraan listrik.
Pengembangan itu diarahkan untuk memperkuat nilai tambah domestik dan memperluas basis industri nasional. Jika berjalan sesuai rencana, proyek-proyek tersebut berpotensi menambah penerimaan negara sekaligus membuka lapangan kerja baru di daerah operasi tambang.
Selain menyetor penerimaan, Grup MIND ID menjalankan fungsi strategis menjaga ketahanan energi nasional. Bukit Asam sebagai anggota grup secara konsisten memenuhi bahkan melampaui kewajiban Domestic Market Obligation (DMO).
Langkah itu memastikan pasokan batu bara bagi pembangkit listrik nasional tetap terjaga. Masyarakat pun memperoleh akses listrik yang andal dan terjangkau berkat pasokan tersebut.
Maroef menegaskan MIND ID memiliki kesiapan dari sisi sumber daya manusia, teknologi, pengalaman operasional, dan jaringan industri. "Kami siap menjalankan mandat yang lebih besar dalam pengelolaan sumber daya alam nasional," katanya.
Komisi XII DPR RI menyatakan dukungan terhadap upaya MIND ID memperkuat tata kelola pertambangan nasional dan mempercepat hilirisasi. DPR juga mendukung MIND ID memperoleh kepastian penerapan DMO serta penguatan tata niaga komoditas strategis seperti emas.
Anggota Komisi XII DPR RI Yulian Gunhar menegaskan pembentukan MIND ID sejak awal diarahkan mengubah pengelolaan mineral dari sekadar ekstraksi menjadi kekuatan industri nasional. Perubahan itu dinilai penting agar nilai tambah tidak hanya dinikmati di luar negeri.
Penutup: Setoran Rp 32,82 triliun menempatkan MIND ID sebagai salah satu penyumbang penerimaan negara terbesar di sektor sumber daya alam. Besaran kontribusi itu akan bergantung pada kelanjutan proyek hilirisasi dan kepastian kebijakan tata niaga komoditas strategis yang tengah dibahas bersama DPR.