JAWA TENGAH — Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan membahas mekanisme pembayaran utang kereta cepat Whoosh dalam pertemuan dengan Ketua Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional (NDRC) China Zheng Shanjie di Beijing. Luhut menyebut Presiden Prabowo sudah memberi lampu hijau untuk eksekusi restrukturisasi utang, dengan skema cicilan sekitar Rp 1 triliun per tahun dan tenor hingga 80 tahun.
Pertemuan berlangsung di sela rangkaian kunjungan Luhut ke China pada 15-18 September. Selain bertemu Zheng Shanjie, Luhut menghadiri China Economic and Social Forum 2026 di Hangzhou, bertemu Menteri Luar Negeri China Wang Yi, Sekjen Komite Nasional CPPCC Wang Dongfeng, hingga memberi kuliah umum di Universitas Tsinghua.
"Saat bertemu dengan ketua Zheng Shanjie dari NDRC yang adalah teman lama, saya juga singgung mengenai kereta api cepat dan juga mengenai masalah utang Whoosh itu," kata Luhut di Beijing, Jumat (18/9), dikutip dari Antara.
Luhut menyatakan pembahasan utang Whoosh melibatkan sejumlah pihak, mulai dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi tempatnya dulu bertugas, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, hingga Menteri Keuangan Suahasil Nazara. Presiden Prabowo disebut sudah dikonfirmasi dan memberi persetujuan.
"Karena Presiden sudah kasih 'green light' tinggal eksekusinya saja, dari Dewan Ekonomi Nasional bantu supaya cepat (disampaikan ke China) karena perkawanan (dengan pejabat China) jadi kelihatannya akan berjalan lancar," ujar Luhut.
Mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya mengungkapkan restrukturisasi utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung menggunakan skema cicilan sekitar Rp 1 triliun per tahun dengan tenor hingga 80 tahun. Purbaya menilai beban dari skema tersebut relatif lebih ringan dari perkiraan sehingga masih dapat ditangani Kementerian Keuangan.
Pemerintah berencana mengambil alih kepemilikan 60 persen saham di PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). Porsi saham tersebut selama ini dikuasai konsorsium BUMN melalui PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), sementara 40 persen sisanya tetap dipegang konsorsium China, Beijing Yawan HSR Co. Ltd.
Di Kementerian Keuangan saat ini sedang berjalan due diligence dan evaluasi nilai saham terhadap saham PSBI yang akan dialihkan. CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani memastikan proses pengambilalihan pengelolaan KCIC ke Kemenkeu tetap berjalan meski terjadi pergantian Menteri Keuangan dari Purbaya Yudhi Sadewa kepada Suahasil Nazara.
Luhut mengklaim pihak China tidak mempermasalahkan mekanisme pembayaran utang Whoosh. Menurutnya, kehadiran kereta cepat telah mengubah pola hidup masyarakat, memungkinkan orang tinggal di Jakarta dan makan siang di Bandung.
"Tidak ada masalah, dan kalau kita lihat Whoosh sudah mengubah pola hidup kita karena bisa rumah di Jakarta, makan siang sudah di Bandung, bisa bolak-balik, dan bahkan banyak juga yang sudah minta keberlanjutan Whoosh sampai ke Surabaya, saya singgung juga (dalam pertemuan dengan pejabat China)," papar Luhut.
Terkait keberlanjutan proyek kereta cepat, Luhut menyampaikan Presiden Prabowo perlu menunjuk menteri koordinator yang akan melaksanakan. "Entah AHY (Agus Harimurti Yudhoyono), atau siapa, nanti akan, melaksanakan, harus keberlanjutan begitu," katanya.
Luhut menegaskan pembahasan struktur pembayaran utang tidak bisa dibiarkan berlalu tanpa tindak lanjut teknis. Ia menyebut dirinya mengetahui detail proyek karena sebelumnya mengerjakan kereta cepat di Kemenkomarves.
"Karena kita tidak boleh biarkan berlalu begitu saja, yang rugi kita juga, harus ada yang 'follow up' teknis dan kita bicara bagaimana struktur (pembayaran utang) karena toh yang mengerjakan kemarin juga kita (di Kemenkomarves) jadi saya tahu, lalu juga Pak Airlangga Menko Perekonomian juga harus tahu, Presiden Prabowo juga sudah dikonfimasi dan menteri keuangan lalu tahu dan Menteri Keuangan Suahasil sudah tahu," jelas Luhut.
Dengan tenor hingga 80 tahun dan cicilan sekitar Rp 1 triliun per tahun, skema restrukturisasi ini menjadi salah satu keputusan fiskal terbesar yang harus dieksekusi Kementerian Keuangan dalam waktu dekat. Proses due diligence saham PSBI yang sedang berjalan akan menentukan nilai akhir pengalihan kepemilikan KCIC ke pemerintah.