JAWA TENGAH — Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan Indonesia tidak lagi mengimpor beras sepanjang 2025, setelah sebelumnya menjadi importir terbesar dunia dengan total 7,58 juta ton pada 2023–2024. Perubahan posisi ini disebut menekan harga beras global, dengan acuan Thailand White Rice 5 persen turun 44,2 persen dari Januari 2024 ke November 2025.
Pemerintah menargetkan swasembada beras dalam empat tahun, tetapi capaian itu diraih hanya dalam satu tahun. Amran menyebut pencapaian tersebut sebagai yang tercepat sepanjang sejarah Indonesia.
Badan Pusat Statistik mencatat volume impor beras Indonesia mencapai 3,06 juta ton pada 2023 dan sekitar 4,52 juta ton pada 2024. Total impor selama dua tahun itu sekitar 7,58 juta ton.
Data Bank Dunia yang dikutip Kementerian Pertanian menunjukkan harga acuan Thailand White Rice lima persen berada di 660 dolar AS atau sekitar Rp11,79 juta per metrik ton pada Januari 2024. Harga itu kemudian turun ke 368 dolar AS atau sekitar Rp6,57 juta per metrik ton pada November 2025.
Amran mengaku hafal angka tersebut. "Harga beras dunia itu 660 dolar AS per ton, tiba-tiba turun—ini kami hafal angkanya—368 dolar AS per ton," ujarnya.
Penurunan harga global itu, menurut Amran, membuat petani di negara-negara eksportir seperti Thailand, Vietnam, India, dan Pakistan tertekan. "Karena tidak ada impor, pasti negara-negara eksportir beras dunia, Thailand, Vietnam, India, Pakistan, dan lain-lain, itu petaninya tertekan," kata dia.
Merosotnya harga beras internasional menciptakan selisih harga yang menggiurkan bagi pelaku impor ilegal. Amran memberi ilustrasi: bila 1 juta ton beras diselundupkan ke Indonesia, keuntungannya bisa mencapai Rp5 triliun hingga Rp6 triliun.
"Kalau selundupkan 1 juta (ton) katakanlah, nah, itu Rp5 triliun–Rp6 triliun untungnya. Itu kan sangat menggiurkan," ucapnya.
Besarnya pasar beras domestik membuat Indonesia tetap menjadi incaran meski kebutuhan dalam negeri telah ditopang produksi nasional. "Sehingga Indonesia incaran karena pasar terbesar tetapi tiba-tiba swasembada," kata Mentan.
Konferensi pers tersebut digelar menyusul empat penindakan Bea Cukai selama Agustus–September 2026 di Perairan Selat Malaka, Pelabuhan Tanjung Perak, kawasan berikat di Bogor, serta Pelabuhan Tanjung Priok.
Dari rangkaian penindakan itu, Bea Cukai mengamankan 30 kontainer berisi beras dan garam yang tidak sesuai pemberitahuan kepabeanan serta sekitar 1.435 bal pakaian yang diduga bekas. Nilai keseluruhan barang yang ditindak diperkirakan mencapai Rp27,34 miliar.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan pemerintah memperkuat pengawasan impor melalui tiga unsur: integritas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi dan sistem, serta perbaikan proses bisnis kepabeanan.
"Jadi nomor satu, saya selalu percaya nomor satu adalah orangnya. Orangnya mesti berintegritas," kata Suahasil.
Penggunaan teknologi diperlukan karena besarnya skala pengawasan, antara lain melalui pemindai sinar-X, sistem peringatan, penentuan kontainer yang perlu diperiksa, serta kegiatan intelijen. Suahasil menegaskan pengawasan tetap harus menjaga kelancaran arus barang legal untuk produksi maupun konsumsi masyarakat.
"Karena itu, kombinasi dari sumber daya manusia, teknologi, dan cara kerja yang terus kita perbaiki menjadi kunci dari pengawasan yang makin baik ke depannya. Tetap menumbuhkan ekonomi, tetapi juga tetap melindungi masyarakat kita," ujar Menkeu.
Bagi Indonesia, berhentinya impor beras bukan hanya soal kemandirian pangan, tetapi juga mengubah peta perdagangan beras regional. Negara-negara eksportir kini menghadapi tekanan harga, sementara pengawasan di dalam negeri harus semakin ketat agar pasar tidak dibanjiri beras selundupan.