PEKALONGAN — Direktorat Jenderal Pajak menegaskan SPP-TDLN bukan pajak baru. Skema ini hanya menyasar transaksi digital luar negeri yang belum dipungut melalui PPN Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), sehingga tidak terjadi pemungutan ganda. Menteri Keuangan Suahasil Nazara dan DJP sebelumnya meluruskan kabar yang beredar luas soal transfer antarbank dan dompet digital kena pajak.
Kabar itu bermula dari pernyataan Ketua Dewan Penasihat Kadin, Hashim Djojohadikusumo, pada 29 Oktober. Ia menyebut bank, fintech, dan platform seperti Shopee, Lazada, dan GoTo harus ikut memungut pajak yang selama ini tidak dipungut. Pernyataan tersebut kemudian memicu kebingungan publik menjelang 9 November 2026.
Skema PMSE yang berjalan sejak 2020 menempatkan platform asing sebagai pemungut PPN. Sampai akhir September 2026, skema itu telah menyetor Rp45,21 triliun dari setidaknya 245 pelaku usaha, termasuk Rp9,54 triliun pada Januari-September tahun ini.
Kelemahannya, pemerintah harus lebih dulu mengenali dan menunjuk setiap penyedia. SPP-TDLN membalik logika itu: titik pemungutan bergeser ke bank atau lembaga pembayaran dalam negeri yang ditunjuk.
Ekonom Permata Bank, Josua Pardede, merangkum pergeseran tersebut. "Sistem lama mengejar siapa penjualnya, sistem baru menambahkan kemampuan melihat bagaimana pembayaran dilakukan," ujarnya.
Tahap awal sejak 25 September melibatkan sejumlah bank BUMN, BSI, dan LinkAja. Calon penerbit lain masih menjalani masa stabilisasi sebelum ikut beroperasi.
Pelaku usaha dalam negeri memungut PPN, sementara penyedia asing kecil dan tersebar bisa lolos. Ekonom CORE, Yusuf Rendy Manilet, menilai transaksi terbesar umumnya sudah tercakup PMSE. SPP-TDLN lebih banyak menyisir transaksi kecil dan tidak rutin yang selama ini lolos.
Yusuf mengakui sistem ini tidak menutup semua celah, tetapi menjangkau yang selama ini sulit dipungut. Perlakuan setara antara pelaku usaha domestik dan asing menjadi tujuan yang sah, dan memanfaatkan infrastruktur pembayaran digital untuk mencapainya dinilai masuk akal.
Akurasi menjadi ujian pertama. Josua mengingatkan sistem harus bisa membedakan pembayaran jasa digital dari transfer luar negeri biasa dan transaksi yang bukan objek pajak. Pencegahan pajak ganda bagi platform yang sudah memungut lewat PMSE juga menjadi syarat.
Beban konsumen menjadi ujian kedua. Menurut Yusuf, layanan digital yang sebelumnya belum dipungut PPN berpotensi menjadi lebih mahal. Konsekuensi itu wajar dari penegakan aturan, tetapi publik berhak diberi tahu, terlebih ketika INDEF menilai daya beli kelas menengah masih tertekan.
Soal data, DJP menyatakan informasi dari sistem pembayaran diproses secara aman dan terbatas. Pernyataan itu perlu diikuti penjelasan rinci: data apa yang dipakai, berapa lama disimpan, dan siapa yang dapat mengaksesnya.
Komunikasi menjadi ujian keempat. Pernyataan tokoh yang menyebut platform dan fintech ikut memungut terdengar berbeda dari penjelasan DJP bahwa penerbit saat ini adalah bank dan lembaga pembayaran. Ketika kata "pajak" bertemu "transfer bank", rumor selalu lebih cepat dari klarifikasi.
Hashim mengaitkan pajak digital dengan rendahnya rasio pajak dan defisit anggaran. Skala angkanya perlu ditempatkan secara wajar. DJP menyebut 5,5 juta transaksi digital lintas negara dengan nilai sekitar Rp10 triliun.
Jika seluruhnya dikenai PPN 11 persen, nilainya sekitar Rp1,1 triliun. Angka itu batas atas kasar, karena sebagian transaksi bukan objek PPN atau sudah dipungut lewat PMSE. Bandingkan dengan anggaran subsidi dan kompensasi energi 2026 yang dinaikkan menjadi Rp500 triliun.
SPP-TDLN adalah soal keadilan dan kepatuhan, bukan solusi fiskal. Menjualnya sebagai obat defisit hanya akan menaikkan ekspektasi dan menambah kecurigaan publik.
Pemerintah sebaiknya mengumumkan indikator keberhasilan yang bisa diperiksa publik: tambahan basis pajak bersih, tingkat salah pungut, dan jumlah penerbit yang beroperasi penuh. Tanpa angka yang terbuka, klaim keadilan di atas kertas sulit diuji di lapangan.