KENDAL — Ketua Gapoktan Krompakan Makmur, Zaim Hasan, mengungkapkan bahwa petani bawang merah di Desa Krompakan, Kecamatan Gemuh, sebenarnya mampu melakukan panen tiga hingga empat kali dalam setahun. Namun, realitas di lapangan menunjukkan pola tanam antarpetani masih jauh dari seragam.
Selisih Waktu Tanam Capai Dua Minggu
“Ada selisih satu sampai dua minggu. Penyebabnya mulai dari keterbatasan modal, ketersediaan bibit, sampai biaya perawatan,” ujar Zaim, Senin (11/5/2026).
Menurutnya, keterbatasan modal menjadi persoalan paling krusial. Sebagian petani yang kesulitan dana memilih menyewakan lahannya atau beralih menanam jagung yang dianggap lebih murah biaya perawatannya.
Musim Kemarau dan Serangan Hama Makin Memperburuk
Zaim menjelaskan, waktu ideal penanaman bawang merah sebenarnya jatuh pada Oktober karena serangan hama relatif rendah. Namun, musim kemarau membuat pasokan air untuk lahan pertanian sangat terbatas. Peralihan musim juga memicu meningkatnya serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) yang berdampak langsung pada kualitas hasil panen dan harga jual di tingkat petani.
Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal, Pandu Rapriat Rogojati, membenarkan adanya serangan OPT di sentra bawang merah seperti Kecamatan Gemuh dan Ringinarum. “Kami sudah berkoordinasi dan meminta bantuan ke Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian,” jelas Pandu.
Penebas Waswas, Margin Keuntungan Tak Pasti
Kekhawatiran tidak hanya dirasakan petani. Rustam, penebas bawang merah yang telah menjalani usaha selama 13 tahun, mengaku harus ekstra hati-hati dalam memperkirakan keuntungan sebelum membeli hasil panen petani.
“Semua sudah dihitung. Tapi harga jual di luar daerah seperti Jakarta atau Medan belum bisa dipastikan. Harapannya tetap ada margin,” kata Rustam.
Ia berharap ada pengaturan pola tanam yang lebih terkoordinasi, ketersediaan gudang penyimpanan, dan keterbukaan informasi harga agar harga bawang merah tetap stabil saat panen raya.
Pemkab Tak Bisa Intervensi Harga, Ini Alasannya
Terkait stabilisasi harga, Pandu menyebut pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk melakukan intervensi harga karena hal tersebut menjadi wewenang Dinas Perdagangan. Kondisi ini semakin mempersempit ruang gerak petani dan penebas yang bergantung pada fluktuasi pasar. Tanpa koordinasi pola tanam dan dukungan infrastruktur pascapanen, ancaman harga anjlok saat panen raya akan terus berulang setiap musim.
