SEMARANG — Sebanyak 1.252 jiwa yang tersebar di tiga kecamatan terdampak banjir akibat tanggul Sungai Plumbon jebol. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti menyebut wilayah terdampak meliputi Kecamatan Tugu, Ngaliyan, dan Semarang Barat.
Kepala BNPB Suharyanto menegaskan bahwa penanganan tidak berhenti pada penutupan tanggul yang sudah dilakukan. “Meski titik tanggul yang jebol sudah tertutup sementara, arahan Presiden penanganan dampak kepada masyarakat harus menjadi prioritas utama,” ujarnya saat meninjau lokasi, Selasa (19/5/2026).
Bantuan Awal dan Opsi Hunian bagi Warga
Pemerintah pusat telah menyalurkan bantuan kebutuhan dasar berupa makanan, air bersih, pakaian, dan logistik lainnya. Setelah kebutuhan darurat terpenuhi, fokus selanjutnya adalah hunian bagi warga yang tidak memungkinkan kembali ke rumah semula.
Suharyanto menjelaskan, Pemkot Semarang akan menghitung kebutuhan huntara dan menentukan lokasi lahannya. “Nanti BNPB akan membantu membangun hunian sementara,” katanya. Bagi warga yang memilih tinggal di rumah kerabat, pemerintah menyiapkan dana tunggu hunian sebesar Rp600 ribu per KK per bulan hingga hunian permanen tersedia.
Pelebaran Sungai Plumbon: dari 10 Meter Jadi 25 Meter
Kepala BBWS Pemali Juana Sudarto mengungkapkan bahwa banjir kali ini merupakan kejadian berulang dengan total 18 titik tanggul kritis. Ia menyebut kapasitas sungai saat ini sudah tidak mampu menampung debit air akibat perubahan tata guna lahan di hulu.
“Dulu kapasitas sungai masih mampu, sekarang sudah tidak. Jadi tidak cukup hanya normalisasi, tetapi harus dilakukan pelebaran sungai,” ujar Sudarto. BBWS merencanakan pelebaran dari lebar sekitar 10 meter menjadi 25 meter di sejumlah titik kritis sepanjang aliran sungai.
Pembebasan Lahan: 92 dari 318 Bidang Baru Terbebaskan
Proyek pelebaran membutuhkan pembebasan lahan yang terus diusulkan melalui APBN. Sejak 2024, baru 92 bidang lahan yang terbebaskan dari total sekitar 318 bidang yang dibutuhkan. Sisanya akan kembali diusulkan ke pemerintah pusat.
Wali Kota Agustina menyatakan pihaknya menunggu hasil pengukuran dari BBWS untuk menentukan lahan yang harus dibebaskan. “Pemerintah kota siap mendukung penyelesaian persoalan banjir dan muatan sungai,” ujarnya. Harapannya, setelah lahan bebas, pembangunan permanen bisa segera dilakukan untuk mengurangi risiko banjir di masa mendatang.
