JAWA TENGAH — Ketidakhadiran perwakilan Presiden Prabowo Subianto pada pembukaan PKB ke-47 ini menjadi sinyal paling gamblang soal merenggangnya hubungan antara Istana dan Pemprov Bali. Sejak era Presiden Joko Widodo, PKB selalu diresmikan langsung oleh kepala negara atau setidaknya menteri terkait. Tahun lalu, Menteri Kebudayaan Fadli Zon masih hadir mewakili presiden.
Tiga Sumber Sebut Tak Ada Instruksi dari Jakarta
Tiga pejabat penting di lingkungan Pemprov Bali yang menjadi sumber informasi menyebutkan bahwa tidak ada satupun perwakilan dari Jakarta yang ditugaskan hadir. Padahal, secara hierarki, Wakil Presiden, Menteri Kebudayaan, Dirjen di Kementerian Kebudayaan, maupun Menteri Pariwisata memiliki kewenangan untuk mewakili presiden dalam acara ini.
"Absennya perwakilan pemerintah pusat hingga level menteri merupakan sebuah keganjilan politik," tulis pengamat kebijakan publik dalam analisis yang disiarkan BaliNews.id. Situasi ini, menurut dia, dapat menjadi indikator bahwa hubungan Presiden Prabowo dan Gubernur Wayan Koster sedang tidak dalam kondisi yang hangat.
Dua Kali Kunjungan Presiden, Dua Kali Tanpa Gubernur
Indikasi kerenggangan itu sudah terbaca sejak kunjungan kerja pertama Presiden Prabowo ke Bali pada 25 Juni 2025. Rilis resmi Kantor Kepresidenan menyebut presiden disambut Pangdam IX/Udayana, Kapolda Bali, dan Danlanud I Gusti Ngurah Rai—tanpa mencantumkan nama Gubernur Bali dalam daftar penyambut.
Pada kunjungan kedua, 7 Juni lalu, Presiden Prabowo mengunjungi Sekolah Rakyat di Tabanan. Meski dikemas sebagai kunjungan pribadi, sejumlah fakta menunjukkan kegiatan itu bersifat resmi: Menteri Sosial Saifullah Yusuf hadir sebagai penanggung jawab program, protokol kepresidenan bertugas penuh, dan kendaraan RI-1 digunakan. Namun, unsur Forkopimda termasuk Gubernur Bali tidak diundang.
Retret yang Tak Dihadiri Jadi Pemicu Awal
Salah satu faktor yang masih membekas, menurut analisis yang beredar, adalah sikap Gubernur Bali dan jajaran pemerintah kabupaten/kota di Bali—kecuali Karangasem—yang tidak menghadiri agenda retret kepala daerah. Bagi Prabowo yang berlatar belakang militer, ketidakhadiran tersebut dapat dimaknai sebagai bentuk ketidakpatuhan terhadap arahan pimpinan.
Selain faktor itu, respons Pemprov Bali yang dinilai kurang sigap terhadap program strategis presiden atau adanya kebijakan tertentu yang dianggap tidak sejalan dengan pemerintah pusat juga disebut-sebut sebagai faktor lain.
Proyek Tol Gilimanuk-Mengwi Terancam Mandek
Dampak dari dinamika politik ini sudah mulai terlihat di sektor infrastruktur. Proyek Jalan Tol Gilimanuk–Mengwi tidak masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN). Berdasarkan informasi terakhir, proyek tersebut baru berpeluang dieksekusi setelah tahun 2029.
Dampak lanjutan yang patut dicermati adalah kemungkinan Pemerintah Provinsi Bali menghadapi kesulitan dalam mengakses berbagai program dan dukungan anggaran dari pemerintah pusat. Kondisi itu berpotensi memengaruhi percepatan pembangunan Bali ke depan apabila para menteri juga membaca dinamika hubungan politik ini.
Penulis analisis menegaskan bahwa substansi utama tulisan ini bukanlah soal siapa yang membuka PKB. "PKB merupakan pesta para seniman dan masyarakat pencinta seni, bukan pesta para pejabat," tulisnya. Pembahasan ini lebih menyoroti nilai penting PKB dalam konteks hubungan pemerintah pusat dan daerah, serta arah kebijakan pemerintah pusat terhadap Bali ke depan.
