BANJARNEGARA — Tingginya akumulasi sedimen di Bendungan Panglima Besar Jenderal Soedirman, atau yang lebih dikenal sebagai Bendungan Mrica, Kabupaten Banjarnegara, kini memicu alarm kewaspadaan. Kapasitas tampung air waduk yang diresmikan pada 1989 tersebut menyusut drastis akibat tumpukan lumpur yang kian mengkhawatirkan.
Persoalan ini bukan sekadar penurunan fungsi teknis sebagai pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dan irigasi, melainkan sudah menyentuh aspek keselamatan jiwa. Sedimentasi yang tidak terkendali dinilai memperpendek usia operasional bendungan jauh dari proyeksi awal pembangunan.
Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Banjarnegara, Junaedi, menegaskan bahwa kondisi bendungan saat ini memerlukan penanganan segera. Menurutnya, jika tanggul bendungan ini mengalami kegagalan struktur atau jebol, dampaknya akan sangat katastrofik bagi wilayah hilir.
“Jika tanggul terbesar di Asia Tenggara ini jebol, air bah diperkirakan akan menyapu bersih area dalam radius satu kilometer dari bibir sungai, menerjang pemukiman padat penduduk mulai dari Banjarnegara bagian barat, Purbalingga, Banyumas, hingga bermuara di Cilacap,” ungkap Junaedi.
Penyusutan kapasitas tampung air ini membuat bendungan tidak lagi optimal menjalankan fungsinya sebagai pengendali banjir. Saat debit air Sungai Serayu meningkat tajam, ruang simpan yang terbatas akibat lumpur meningkatkan beban tekanan pada struktur dinding bendungan.
Menyikapi ancaman tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjarnegara melalui BPBD telah mengusulkan langkah mitigasi kepada pemerintah pusat. Skema yang ditawarkan adalah penggunaan mud section pump, yakni teknologi penyedotan lumpur menggunakan pipa raksasa.
Metode ini dipilih karena dinilai lebih efektif dan ramah lingkungan dibandingkan pengerukan konvensional yang melibatkan ribuan truk. Pemkab Banjarnegara bahkan telah menyiapkan lahan seluas 154 hektar sebagai area pembuangan (dumping area) sedimen tersebut.
“Kami dari BPBD bahkan telah menjalin komunikasi dengan Kantor Staf Kepresidenan untuk memastikan proposal mitigasi ini menjadi prioritas nasional,” tambah Junaedi. Proyek ini diakui membutuhkan anggaran besar serta sinergi lintas kabupaten karena cakupan dampaknya yang luas.
Kekhawatiran warga juga disuarakan oleh tokoh masyarakat Banjarnegara, Khayatul Makki atau yang akrab disapa Gus Khayat. Ia mendesak pihak pengelola, dalam hal ini Indonesia Power, untuk lebih transparan mengenai parameter keamanan bendungan yang sudah berusia lebih dari 30 tahun tersebut.
“Kalau disebut masih aman-aman saja, harus dijelaskan berdasarkan parameter apa? Masyarakat berhak mengetahui kondisi yang sebenarnya,” tegas Gus Khayat, Minggu (3/5/2026). Ia menilai ada ketidakseimbangan antara material yang masuk dari hulu dengan upaya pengendalian yang dilakukan selama ini.
Gus Khayat menekankan bahwa pengelolaan Bendungan Mrica tidak boleh hanya fokus pada aspek teknis produksi listrik. Ada tanggung jawab sosial dan kemanusiaan yang besar bagi masyarakat di sepanjang aliran Sungai Serayu yang menggantungkan hidup dan keselamatannya pada kekuatan infrastruktur tersebut.
Hingga berita ini diunggah, belum ada keterangan resmi dari pihak manajemen pengelola bendungan terkait detail angka sedimentasi terbaru maupun langkah konkret jangka panjang yang akan diambil. Warga di wilayah terdampak berharap pemerintah pusat segera turun tangan sebelum kondisi fisik bendungan benar-benar mencapai titik nadir.