KLATEN — Sebanyak 761 warga yang tergabung dalam 12 kelompok penghayat kepercayaan tercatat masih aktif menjalankan tradisi dan keyakinannya di Kabupaten Klaten. Data yang dihimpun Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia (MLKI) setempat ini menjadi dasar digelarnya forum diskusi antarorganisasi penghayat.
Forum yang digagas MLKI Klaten ini dirancang bukan sekadar pertemuan seremonial. "Forum ini diharapkan dapat menstimulus ruang diskusi yang sehat mengenai dinamika perkembangan internal masing-masing organisasi," demikian pernyataan dari pihak MLKI Klaten dalam keterangan yang diterima.
Dialog ini menjadi penting karena setiap kelompok penghayat memiliki cara pandang dan ritus yang berbeda. Forum menjadi wadah untuk saling memahami tanpa menghilangkan identitas masing-masing.
Dari 12 kelompok yang tercatat, para penghayat tersebar di berbagai kecamatan di Klaten. Mereka mewarisi tradisi leluhur yang telah dijalankan secara turun-temurun, mulai dari ajaran Kejawen, Sunda Wiwitan, hingga berbagai aliran kebatinan lokal.
Pencatatan oleh MLKI Klaten ini sekaligus menjadi upaya pemetaan dan pendataan warga negara yang selama ini kerap luput dari sensus administrasi kependudukan. Sejumlah penghayat sebelumnya mengalami kendala dalam pengurusan dokumen kependudukan karena kolom agama yang tidak sesuai.
Dinamika internal di setiap kelompok penghayat disebut cukup kompleks. Ada persoalan regenerasi, interpretasi ajaran, hingga tantangan adaptasi dengan perkembangan zaman yang membutuhkan ruang diskusi bersama.
MLKI Klaten menilai bahwa tanpa forum komunikasi yang terstruktur, potensi kesalahpahaman antar kelompok bisa muncul. Forum ini menjadi langkah preventif sekaligus penguatan solidaritas internal.
Persoalan administrasi kependudukan masih menjadi isu klasik bagi para penghayat kepercayaan. Meski secara hukum negara telah mengakui keberadaan mereka pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2017, implementasi di lapangan masih menemui hambatan.
Dengan adanya data 761 warga yang tercatat aktif, MLKI Klaten berharap pemerintah daerah bisa lebih mudah memfasilitasi kebutuhan administratif mereka, termasuk pencatatan di Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) dan Kartu Keluarga (KK).
Bagi warga penghayat, forum ini memberikan ruang untuk menyuarakan persoalan yang mereka hadapi sehari-hari. Mulai dari kesulitan mengakses layanan publik hingga stigma sosial yang masih melekat di masyarakat.
Data 12 kelompok dan 761 warga ini juga menjadi pijakan bagi MLKI Klaten untuk mengadvokasi hak-hak sipil penghayat ke tingkat kabupaten. Langkah selanjutnya adalah mendorong agar forum diskusi semacam ini bisa digelar secara berkala.