Presiden Prabowo Bela Rencana Kunjungan Luar Negeri: Undangan Negara Besar Tak Boleh Ditolak Demi Kepentingan Nasional

JAWA TENGAH — Presiden Prabowo Subianto merespons kritik soal frekuensi kunjungan ke luar negeri dengan argumen geopolitik. Hal itu disampaikannya saat membuka Musyawarah Nasional (Munas) HIPMI XVIII di Bandar Lampung, Rabu (10/6). Menurut Prabowo, situasi global yang kacau mengharuskan Indonesia terus menjalin hubungan dengan semua kekuatan besar.

Argumen Geopolitik di Tengah Dinamika Global yang Tidak Menentu

Prabowo menekankan bahwa Indonesia beruntung memiliki warisan politik luar negeri bebas aktif dan nonblok. Prinsip ini, katanya, memungkinkan Indonesia berteman dengan semua negara tanpa terikat pakta militer. “Sekarang dinamikanya geopolitik begitu kacau. Kita tidak tahu kawan siapa, lawan siapa,” ujarnya.

Ia kemudian menyinggung kritik terhadap kebiasaannya memenuhi undangan pemimpin dunia. Prabowo mencontohkan, jika Presiden Amerika Serikat mengundang, kehadiran adalah keharusan. “Kalau Presiden Amerika Serikat mengundang dan Presiden Indonesia tidak hadir, coba saja,” katanya.

Undangan dari Semua Kekuatan Besar Harus Dipenuhi

Presiden menegaskan prinsip yang sama berlaku untuk undangan dari Rusia, China, India, Brasil, dan negara lain. “Presiden Amerika undang, Presiden Rusia undang juga. Saya datang di Washington, saya tidak datang di Moskow, enggak bisa,” kata Prabowo. Ia menyebut Indonesia kini banyak dicari negara lain karena dikenal tidak ingin bermusuhan.

Dalam beberapa hari terakhir, Prabowo mengaku telah menerima 18 duta besar. Sebagian besar membawa undangan dari kepala negara masing-masing. Ia menegaskan bahwa tugas presiden adalah menjaga kepentingan rakyat Indonesia melalui hubungan baik dengan semua negara. “Seribu kawan terlalu sedikit, satu lawan terlalu banyak. Ini garis yang saya tempuh,” ujarnya.

Kunjungan ke Paris Jadi Sorotan

Pernyataan ini muncul setelah kunjungan kenegaraan Prabowo di Istana Élysée, Paris, Prancis, belum lama ini menjadi sorotan. Lawatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian diplomasi yang dinilai sebagian pihak terlalu sering dilakukan. Namun, pemerintah berdalih bahwa setiap kunjungan memiliki agenda strategis, termasuk investasi dan kerja sama pertahanan.

Prabowo tidak merinci jadwal kunjungan berikutnya, tetapi ia mengisyaratkan mobilitas diplomatik akan terus berjalan. “Tugas saya menjaga kepentingan rakyat Indonesia. Itu tidak bisa dilakukan hanya dengan duduk di Jakarta,” tandasnya.