SUKOHARJO — Angka partisipasi pemilih muda di Sukoharjo masih menjadi pekerjaan rumah bagi penyelenggara pemilu. Penandatanganan MoU antara Pemkab dan KPU ini menjadi paying hukum untuk program-program edukasi politik yang menyasar pemilih pemula.
Nota kesepahaman ini mencakup sinergi dalam sosialisasi demokrasi, pendidikan politik, serta penggunaan fasilitas daerah untuk kegiatan KPU. Sasaran utamanya adalah pelajar dan mahasiswa yang masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) namun kerap abai saat pencoblosan.
Bupati Etik Suryani menekankan bahwa generasi muda bukan sekadar angka statistik. Mereka adalah penentu arah pembangunan daerah ke depan.
“Kami ingin anak-anak muda Sukoharjo tidak sekadar menjadi penonton. Mereka harus jadi agen perubahan yang kritis dan menggunakan hak pilihnya secara bertanggung jawab,” ujar Etik dalam sambutannya seusai penandatanganan.
Syahbani Eko Raharjo menambahkan, pihaknya akan menggelar serangkaian forum diskusi dan simulasi pemilu di sekolah-sekolah. Metode ini dianggap lebih efektif ketimbang sekadar memasang spanduk imbauan.
Data KPU Sukoharjo dari pemilu sebelumnya mencatat, kelompok usia 17–30 tahun menyumbang persentase golput tertinggi. Alasan klasik yang muncul mulai dari merasa tidak terwakili, sibuk bekerja, hingga sekadar malas ke TPS.
Ketua KPU menyebut, jika tren ini terus berlanjut, legitimasi hasil pemilu bisa dipertanyakan. “Kami tidak ingin demokrasi hanya diisi oleh kelompok usia tertentu. Suara anak muda sangat menentukan,” kata Syahbani.
Pemkab Sukoharjo berkomitmen memfasilitasi KPU untuk masuk ke kurikulum ekstrakurikuler kesiswaan. Selain itu, konten-konten kreatif di media sosial juga akan digencarkan sebagai cara menjangkau pemilih milenial dan Gen Z.
Kerja sama ini diharapkan bisa menjadi model bagi daerah lain di Jawa Tengah yang menghadapi