JAWA TENGAH — Pemerintah dan DPR saat ini tengah mencari celah untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional di tengah tekanan global. Mensesneg Prasetyo Hadi menekankan bahwa tidak ada satu pun lembaga yang bisa bekerja sendiri dalam situasi seperti sekarang. "Koordinasi itu seperti tim sepakbola. Semua pemain harus saling mengoper, bukan saling menyalahkan," ujarnya dalam forum diskusi tertutup di DPR, Senin (15/4).
Pertemuan yang dihadiri oleh Ketua DEN dan perwakilan BI itu membahas dampak perlambatan ekonomi global terhadap daya beli masyarakat. Prasetyo menyoroti pentingnya kebijakan fiskal dan moneter yang seiring sejalan agar tidak saling tumpang tindih. Menurutnya, pemerintah telah menyiapkan sejumlah skenario antisipatif jika situasi geopolitik memburuk.
Ia mencontohkan, keputusan BI dalam menahan suku bunga acuan perlu didukung oleh belanja pemerintah yang tepat sasaran. "Jangan sampai BI menahan inflasi, tapi belanja negara malah mendorong harga," kata Prasetyo. Pernyataan ini menjadi isyarat bahwa koordinasi antara Kementerian Keuangan dan bank sentral harus lebih ketat ke depannya.
Mensesneg juga mengingatkan bahwa DPR bukan sekadar mitra yang mengawasi, melainkan juga jembatan antara pemerintah dan rakyat. Dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, misalnya, masukan dari fraksi-fraksi di DPR sangat menentukan arah kebijakan. "Kita butuh masukan dari DPR tentang apa yang dirasakan masyarakat di lapangan," ucapnya.
Prasetyo menambahkan bahwa situasi geopolitik yang tidak menentu—seperti konflik dagang antara Amerika Serikat dan China serta ketegangan di Timur Tengah—telah menekan nilai tukar rupiah. Oleh karena itu, pemerintah mendorong agar pembahasan Rancangan APBN dan kebijakan stimulus ekonomi dipercepat tanpa mengorbankan kualitas.
Meski demikian, sejumlah anggota DPR yang hadir mengingatkan agar koordinasi tidak hanya berhenti pada retorika. Beberapa fraksi meminta agar pemerintah lebih transparan dalam menyusun proyeksi pertumbuhan ekonomi dan target penerimaan pajak. Mereka menilai, sering kali koordinasi hanya terjadi di tingkat pimpinan, tidak sampai ke teknis pelaksanaan di kementerian.
Menanggapi hal itu, Prasetyo Hadi berjanji akan mendorong agar setiap keputusan strategis yang diambil dalam forum-forum seperti ini segera ditindaklanjuti. "Kami akan pastikan hasil koordinasi hari ini tidak hanya menjadi catatan, tapi masuk ke dalam kebijakan operasional," tegasnya. Pertemuan selanjutnya dijadwalkan akan membahas detail paket kebijakan ekonomi yang akan dirilis pada kuartal ketiga tahun ini.