KENDAL — Mahfud Sodiq menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan APBD tidak bisa semata-mata diukur dari persentase realisasi belanja yang mencapai 100 persen. Menurutnya, indikator utama justru terletak pada sejauh mana anggaran tersebut mampu menyelesaikan persoalan mendasar di tengah masyarakat, seperti infrastruktur jalan rusak, akses layanan kesehatan, dan kualitas pendidikan.
"Jangan sampai APBD hanya ludes terserap, tapi warung-warung kecil masih sepi pembeli atau jalan kampung masih becek saat hujan," ujar Mahfud dalam sebuah kesempatan di Kendal, belum lama ini. Ia mendorong agar setiap rupiah yang dibelanjakan memiliki dampak terukur terhadap peningkatan kesejahteraan warga.
Politisi tersebut menyoroti sejumlah program prioritas yang harus dievaluasi secara ketat. Ia meminta setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memastikan bahwa proyek fisik maupun program sosial yang dijalankan benar-benar menyentuh kebutuhan riil di tingkat RT/RW.
Mahfud menambahkan, DPRD tidak akan segan mengkritisi kebijakan belanja daerah yang dinilai tidak tepat sasaran. Ia mencontohkan, pembangunan rabat beton di satu desa harus diverifikasi manfaatnya, bukan sekadar selesai dikerjakan dan anggarannya habis.
Peringatan ini menjadi pengingat bagi jajaran eksekutif di tengah proses penyusunan APBD Perubahan maupun perencanaan tahun anggaran berikutnya. DPRD Kendal berencana memperketat fungsi pengawasan dengan turun langsung ke lapangan untuk memverifikasi hasil-hasil pembangunan.
Menurut Mahfud, Pemkab Kendal perlu mengubah paradigma dari "menghabiskan anggaran" menjadi "mengoptimalkan manfaat". Ia menekankan bahwa data kemiskinan, angka stunting, dan tingkat pengangguran terbuka harus menjadi acuan utama dalam mengalokasikan belanja daerah.
"Kalau ada proyek infrastruktur, tanyakan apakah akses petani ke pasar jadi lebih mudah? Kalau ada program kesehatan, pastikan ibu hamil di pedesaan benar-benar terbantu," tegasnya.