Dalam rapat paripurna yang digelar di gedung DPRD Pati, anggota dewan dari masing-masing fraksi menyampaikan pandangan umum atas laporan pelaksanaan APBD 2025. Ketua DPRD Ali Badrudin mengungkapkan bahwa Kabupaten Pati memperoleh kategori WDP dari BPK untuk tahun anggaran tersebut.
"Agenda siang hari ini adalah pandangan umum dari masing-masing fraksi atas pelaksanaan APBD tahun 2025. Tadi masing-masing fraksi menyampaikan secara kolektif oleh saudara Adam Maulana, yang mana Kabupaten Pati memperoleh kategorinya Wajar Dengan Pengecualian," kata Ali dalam sambutannya.
Ali berharap, lewat agenda ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati bisa mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Target utamanya adalah mengembalikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang sempat diraih pada tahun-tahun sebelumnya.
Ali Badrudin secara spesifik meminta Plt Bupati Risma Ardhi Chandra untuk mencermati setiap poin pengecualian yang menjadi catatan BPK. Menurutnya, evaluasi ini krusial agar proses penyusunan dan pelaksanaan APBD 2026 tidak mengulangi kesalahan yang sama.
"Kami minta Plt Bupati untuk mencermati raihan itu agar pelaksanaan APBD 2026 bisa lebih baik. Jangan sampai catatan yang sama terulang kembali," tegas Ali.
Rapat paripurna tersebut menjadi forum resmi bagi DPRD untuk memberikan masukan konstruktif. Dewan berharap eksekutif segera merumuskan langkah perbaikan, terutama terkait administrasi dan kepatuhan terhadap regulasi yang menjadi dasar pemberian opini WDP.
Opini WDP dari BPK menandakan bahwa laporan keuangan pemda disajikan secara wajar, namun terdapat pengecualian atau kelemahan signifikan dalam sistem pengendalian internal atau kepatuhan terhadap peraturan. Kondisi ini menjadi perhatian serius DPRD Pati.
Dengan adanya evaluasi ini, diharapkan Pemkab Pati dapat memperkuat sistem pengawasan internal dan memastikan setiap belanja daerah tepat sasaran. Perbaikan ini tidak hanya penting untuk meraih opini WTP, tetapi juga untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.