BATANG — Pemerintah Kabupaten Batang memastikan tidak akan ada lagi proyek yang dikerjakan secara berdesakan di akhir tahun anggaran. Mulai APBD 2027, seluruh kegiatan pembangunan akan dijalankan secara bertahap sejak awal tahun.
Bupati Batang M. Faiz Kurniawan menilai pola lama yang menumpuk pekerjaan di kuartal terakhir menjadi penyebab utama tingginya SILPA. Waktu pelaksanaan yang sempit meningkatkan risiko keterlambatan dan menghambat manfaat yang seharusnya segera dirasakan masyarakat.
"Kita mulai membagi proyek dari kuartal pertama, kuartal kedua, kuartal ketiga, sampai kuartal keempat. Tidak boleh lagi menumpuk di belakang," kata Faiz saat ditemui di Kantor Bupati Batang, Kamis (16/7/2026).
Pembagian jadwal pelaksanaan proyek menjadi kunci perubahan ini. Setiap kuartal akan memiliki porsi kegiatan yang nyata, bukan sekadar tahap perencanaan yang baru dieksekusi menjelang Desember.
Menurut Faiz, selama ini banyak proyek fisik yang baru dimulai setelah pertengahan tahun. Akibatnya, pekerjaan dipaksakan selesai dalam waktu singkat dan kerap menimbulkan masalah administrasi maupun kualitas.
Pemkab Batang akan memastikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mematuhi jadwal baru ini. Tidak ada lagi toleransi untuk menunda pelaksanaan kegiatan ke periode akhir.
Perubahan pola belanja tidak hanya soal jadwal. Pemkab Batang juga akan menerapkan lelang dini untuk mempercepat proses pengadaan barang dan jasa.
Proses tender akan dimulai sebelum tahun anggaran berjalan. Strategi ini memberi ruang waktu yang lebih panjang bagi kontraktor untuk menyelesaikan pekerjaan tanpa tekanan tenggat yang ketat.
Faiz menargetkan seluruh proyek strategis sudah bisa dikontrakkan pada awal tahun. Dengan begitu, pengerjaan fisik bisa langsung dimulai sejak Januari 2027.
Bupati Batang menekankan bahwa perubahan ini bukan sekadar urusan administratif. Tujuan utamanya adalah agar manfaat pembangunan bisa dirasakan warga lebih cepat dan merata.
Dengan proyek yang dikerjakan sepanjang tahun, hasil fisik seperti jalan, irigasi, atau fasilitas umum tidak lagi menunggu hingga akhir tahun. Pembangunan desa dan kecamatan diharapkan berjalan beriringan tanpa jeda panjang.
Pemkab Batang optimistis pola baru ini mampu menekan SILPA secara signifikan. Alokasi anggaran yang sebelumnya mengendap di kas daerah bisa segera berputar untuk kepentingan publik.