Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus, Jawa Tengah, mulai menyelaraskan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kudus Nomor 8/2017 tentang Mekanisme Kepala Desa dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3/2024. Aturan itu merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6/2014 tentang Desa.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Kudus Famny Dwi Arfana menyatakan draf perubahan Perda Nomor 8 Tahun 2017 telah diserahkan kepada DPRD Kudus. Pembahasan terkait poin-poin penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 sudah berlangsung beberapa kali, di Kudus, Selasa.
Famny menjelaskan perubahan perda ini merupakan