JAWA TENGAH — Anggota Komisi VI DPR RI, Ida Nurlaela Wiradinata, menegaskan bahwa restrukturisasi BUMN tidak boleh berhenti pada penggabungan atau penutupan entitas usaha. Ia meminta pemerintah dan Danantara bergerak cepat menyelesaikan evaluasi komprehensif terhadap seluruh portofolio perusahaan negara.
"Danantara harus dengan cepat menyelesaikan evaluasinya dan menyampaikannya secara terbuka terkait kinerja, aset, utang, dan kontribusi masing-masing BUMN, sehingga tidak ada perusahaan negara yang jadi beban," ujar Ida dalam keterangan resmi yang dikutip dari laman DPR, Selasa (11/8/2026).
Menurut Ida, publik berhak mengetahui secara detail kondisi keuangan setiap BUMN yang dipertahankan. Evaluasi menyeluruh menjadi prasyarat agar perusahaan-perusahaan yang tersisa benar-benar sehat dan memberikan manfaat nyata bagi negara serta masyarakat.
Politisi Fraksi PDI Perjuangan itu mengingatkan bahwa efisiensi harus berjalan seiring dengan kepentingan publik. Ia menekankan agar proses pembenahan tidak hanya menyelesaikan persoalan di atas kertas, tetapi menyentuh akar masalah yang selama ini membebani kinerja perusahaan.
"Jangan sampai restrukturisasi hanya menyelesaikan persoalan di atas kertas, tetapi tidak menyentuh akar masalahnya," tambahnya.
Ida secara khusus menyoroti kondisi perusahaan konstruksi pelat merah yang selama ini kerap terjerat utang besar. Restrukturisasi dan konsolidasi dinilai mendesak untuk dilakukan agar BUMN Karya bisa menjalankan bisnis secara lebih hati-hati dan berkelanjutan.
"BUMN karya perlu diarahkan pada proyek yang produktif dan memiliki kepastian pembiayaan, memperkuat tata kelola, mengendalikan utang, serta menghindari praktik mengambil proyek tanpa perhitungan kemampuan keuangan," jelas Ida.
Ia menilai selama ini banyak proyek infrastruktur yang dikerjakan tanpa kajian finansial yang matang. Akibatnya, arus kas terganggu dan utang menumpuk. Evaluasi mendalam diperlukan agar perusahaan tidak lagi mengambil pekerjaan di luar kapasitas modalnya.
Sebelumnya, BPI Danantara telah menutup 274 badan usaha milik negara hingga akhir Juli 2026. Penutupan itu merupakan bagian dari upaya pemerintah merampingkan struktur perusahaan negara yang selama ini dinilai terlalu banyak dan tumpang tindih.
Namun, DPR menilai perampingan tanpa evaluasi transparan hanya akan memindahkan masalah, bukan menyelesaikannya. BUMN yang dipertahankan harus benar-benar terbukti sehat dan memiliki kontribusi jelas terhadap penerimaan negara, baik melalui dividen maupun program pelayanan publik.
Langkah Danantara ke depan akan menjadi penentu apakah penataan BUMN kali ini berhasil menciptakan perusahaan negara yang ramping, sehat, dan menguntungkan—atau sekadar mengurangi jumlah tanpa memperbaiki fundamental bisnisnya.