SEMARANG — Sekretaris Daerah Jawa Tengah Sumarno mendorong agar program Sekolah Rakyat memiliki skenario keberlanjutan hingga jenjang pendidikan vokasi dan perguruan tinggi. Menurut dia, program yang menyasar anak-anak dari keluarga kurang mampu ini tidak boleh berhenti hanya sampai tingkat SMA.
“Kalau nanti lulus, kompetisinya bersamaan dengan yang lain belum tentu nanti memberi kesempatan. Padahal itu harus ada porsi. Ini alumni Sekolah Rakyat nanti ada kuota berapa,” ujarnya di sela pembukaan Turnamen Tenis Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah VI Jawa Tengah di Semarang, Jumat, 28 Agustus 2026.
Sumarno menjelaskan, lulusan SMA maupun SMK masih membutuhkan pendalaman kompetensi agar memenuhi kebutuhan Dunia Usaha, Dunia Industri, dan Dunia Kerja (Dudika). Karena itu, perguruan tinggi diminta ikut memikirkan pola keberlanjutan pendidikan bagi para alumni Sekolah Rakyat.
Ia mencontohkan, Jawa Tengah sebenarnya telah memiliki program dengan semangat serupa melalui SMK Negeri Jawa Tengah. Sekolah tersebut menyasar anak-anak dari keluarga kurang mampu dengan pendidikan gratis selama tiga tahun dan membekali mereka agar langsung bekerja setelah lulus.
“Di Jawa Tengah sebenarnya embrionya sudah ada. Kami untuk siap kerja, sedangkan Sekolah Rakyat ini kalau saya melihat belum sampai ke siap kerja. Berarti harus ada lebih lanjut supaya siap kerja, mungkin nanti di politeknik dan sebagainya,” katanya.
Kepala LLDIKTI Wilayah VI Jawa Tengah, Prof Dr Ir Aisyah Endah Palupi, mengatakan pendidikan tinggi dapat menjadi estafet berikutnya bagi lulusan Sekolah Rakyat. Menurut dia, lulusan SMA maupun SMK masih membutuhkan pendalaman kompetensi agar dapat memenuhi kebutuhan Dudika.
“Di situlah pendidikan tinggi mengambil peran untuk meneruskan tongkat estafet tersebut, memberikan banyak sekali keahlian sesuai dengan bidang yang diminati,” katanya.
Aisyah menekankan pentingnya memastikan pilihan program studi di perguruan tinggi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Hal itu diperlukan agar lulusan tidak mengalami ketidaksesuaian antara kompetensi yang dimiliki dengan pekerjaan yang tersedia.
“Jadi kita bicara pada jenjang S1 saja agar tidak menambah pengangguran, tidak menambah mismatch,” ujarnya.
Ia menjelaskan, mismatch dapat terjadi ketika kompetensi atau bidang pendidikan lulusan tidak sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Selain itu, terdapat pula mismatch vertikal, yakni ketika tingkat pekerjaan maupun imbalan yang diterima tidak sesuai dengan jenjang pendidikan yang ditempuh.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, LLDIKTI Wilayah VI akan mendorong kolaborasi antarperguruan tinggi swasta di Jawa Tengah untuk membuka peluang bagi lulusan Sekolah Rakyat.
“Kita berkolaborasi antarsemua PTS yang ada di Wilayah VI Jawa Tengah, baik itu universitas, politeknik, sekolah tinggi, maupun akademi komunitas untuk menampung lulusan-lulusan Sekolah Rakyat,” katanya.