Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang dijadwalkan berlangsung awal 2027 akan memprioritaskan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia (SDM) di sektor pendidikan. Arahan ini menyusul pengembangan sejumlah program sekolah prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, seperti Sekolah Rakyat, Sekolah Unggulan Garuda, dan Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT).
Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menyatakan pembangunan sekolah prioritas tidak cukup hanya mengandalkan fasilitas fisik. Menurutnya, ketersediaan tenaga kependidikan yang kompeten menjadi syarat agar seluruh ekosistem pendidikan berjalan optimal.
Salah satu kebutuhan yang dinilai paling mendesak adalah tenaga perpustakaan. Fikri berharap sebagian dari kuota 500.000 formasi PNS dapat dialokasikan untuk merekrut pustakawan profesional.
"Syukur dari 500 ribu itu PNS yang direkrut adalah pustakawan, sehingga perpustakaan kita menjadi perpustakaan yang berkualitas dan representatif untuk sekolah-sekolah prioritas," ujar Fikri di Jakarta, Senin (31/8/2026).
Fikri menegaskan perpustakaan bukan sekadar fasilitas pelengkap sekolah. Pengelolaan yang profesional diperlukan agar perpustakaan berfungsi sebagai bagian dari proses pembelajaran dan pengembangan literasi peserta didik.
Di sisi lain, para PPPK penuh waktu diminta mempersiapkan diri menghadapi seleksi CPNS awal 2027. Terdapat rencana pengalihan lebih dari 230.000 PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu. Pada saat yang sama, sekitar 900.000 PPPK penuh waktu akan mengikuti proses seleksi untuk memperebutkan sekitar 500.000 formasi PNS.
Besarnya jumlah peserta membuat persaingan diprediksi berlangsung ketat. Fikri meminta para PPPK yang memenuhi ketentuan untuk mempersiapkan diri sejak dini agar peluang lolos semakin besar.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) sebelumnya memproyeksikan kebutuhan 526.689 formasi guru secara nasional hingga 2026. Angka tersebut mencakup tenaga pendidik untuk berbagai satuan pendidikan, termasuk madrasah, Sekolah Rakyat, dan Sekolah Garuda.
Proyeksi ini menunjukkan pemenuhan tenaga pendidik masih menjadi pekerjaan besar pemerintah di tengah pengembangan program pendidikan prioritas. Rekrutmen yang terarah menjadi kunci agar kekurangan guru tidak menghambat operasional sekolah-sekolah baru.
Di luar persoalan formasi dan status kepegawaian, DPR menempatkan kesejahteraan guru sebagai agenda lanjutan. Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mengatakan pemerintah dan DPR telah menyepakati perbaikan status kepegawaian guru.
"Jadi klaster-nya kita perbaiki dulu, langkah berikutnya baru kesejahteraannya kita tingkatkan," kata Lalu Hadrian.
Persiapan administrasi, pemahaman materi seleksi, dan kesiapan mental menjadi faktor penentu bagi pelamar. Bagi PPPK penuh waktu yang memenuhi syarat, memanfaatkan sisa waktu hingga awal 2027 untuk belajar adalah langkah paling bijak.