SURAKARTA — Angka kemiskinan ekstrem di Jawa Tengah terus tergerus. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti membeberkan data terbaru yang menunjukkan penurunan signifikan dari 11,8 persen pada 2021 menjadi 9,21 persen pada Maret 2026.
“Kalau kita lihat kemiskinan di Jawa Tengah, dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan, Pak Gubernur,” kata Amalia di sela Rakor Daerah Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan di Graha Wisata Niaga, Kota Surakarta, Jumat (4/9).
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan capaian tersebut tidak lahir dari program tunggal. Pendekatan yang dipilih kini bergeser dari sekadar bansos menuju collaborative government yang menggerakkan banyak pihak sekaligus.
“Kita tidak bisa bekerja sendiri. Semua harus bergerak bersama untuk menangani kemiskinan,” ujar Luthfi.
Dalam skema ini, pemerintah pusat, kabupaten/kota, BUMN, BLUD, dunia usaha, perguruan tinggi, hingga aparat kewilayahan dilibatkan. Intervensi tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi terintegrasi hingga tingkat RT/RW.
Menko Muhaimin menilai keberhasilan ini tidak lepas dari kepemimpinan daerah. Ia menyebut posisi gubernur sebagai penghubung kebijakan pusat dengan pemkab/pemkot sangat strategis, terutama dalam penyelarasan program dan pemutakhiran data kemiskinan.
“Sekali lagi, langkah-langkah para bupati, wali kota, dan juga Pak Gubernur tadi sangat progresif dan agresif, juga inovatif bahkan kreatif dalam menangani semua masalah kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrem,” tutur Muhaimin.
Pemerintah pusat memasang target ambisius: kemiskinan ekstrem harus mencapai nol persen pada 2026 dan tingkat kemiskinan umum turun ke lima persen pada 2029. Muhaimin memastikan inovasi daerah bakal diperkuat lewat koordinasi lintas sektor dan dukungan program pusat.
“Semua program para bupati dan wali kota tadi akan saya dorong dan bantu melalui koordinasi lintas sektor, sesuai dengan prioritas masing-masing,” tandasnya.
Data BPS menunjukkan dalam periode September 2025 hingga Maret 2026 saja, angka kemiskinan Jateng turun 0,18 poin. Jika dikonversi, sekitar 59,39 ribu jiwa berhasil melewati garis kemiskinan dalam kurun waktu enam bulan tersebut.
Rakor yang digelar di Graha Wisata Niaga itu menjadi ajang sinkronisasi data dan strategi antara pemerintah pusat, provinsi, serta 35 kabupaten/kota se-Jawa Tengah. Fokus utama pertemuan adalah memastikan program pengentasan berjalan efektif dan tepat sasaran hingga akhir tahun.