SEMARANG — Rencana pengembangan energi panas bumi di dua gunung di Kabupaten Semarang memicu sikap waspada dari kalangan legislatif. Anggota DPRD Kabupaten Semarang, Said Riswanto, menyatakan kekhawatirannya bukan hanya soal teknologi pengeboran, tetapi juga kesiapan sosial masyarakat yang bermukim di sekitar lokasi proyek.
Menurut Said, proyek di Gunung Telomoyo yang mencakup Desa Kemambang dan Desa Wirogomo, Kecamatan Banyubiru, akan digarap PT Geo Dipa Energi (Persero). Sementara untuk kawasan Gunung Ungaran, pengembangannya berada di tangan PT PLN (Persero) dan saat ini statusnya ditunda oleh Bupati Semarang, Ngesti Nugraha.
Said mengaku berbicara bukan semata sebagai wakil rakyat, tetapi juga sebagai warga Bandungan. Ia menyebut kawasan Gunung Ungaran yang menjadi lokasi pengeboran berada dekat dengan permukiman dan kompleks Candi Gedong Songo.
"Kalau ditanya sebagai warga Bandungan, jujur takut. Yang ditakutkan adalah efek atau dampak yang ditimbulkan dari adanya geothermal itu ya, meski jujur saya belum menyaksikan langsung di lokasi geothermal seperti di Dieng, apalagi Bandungan padat penduduk ya," ungkapnya, Sabtu, 5 September 2026.
Ia merinci sejumlah potensi risiko yang menjadi perhatian utama, mulai dari kemunculan gas hidrogen sulfida (H?S), penurunan debit air, perubahan kualitas air, hingga gangguan terhadap sektor pertanian.
"Lalu air juga menjadi asin dan debitnya menurun, kemudian mengganggu sektor pertanian khususnya tanaman sayur," jelas Said.
Keputusan Bupati Semarang untuk menunda proyek di Gunung Ungaran dinilai Said sebagai langkah tepat. Penundaan ini memberi ruang evaluasi terhadap jalannya eksplorasi di Gunung Telomoyo yang proses perizinan dan UKL-UPL-nya telah rampung.
Tahap selanjutnya pada 2026, proyek Telomoyo akan memasuki pembelian lahan dan pengeboran eksplorasi awal dengan kedalaman sekitar 600-750 meter.
"Kami setuju dengan keputusan yang diambil Bapak Bupati Semarang, untuk menunda pengembangan proyek geothermal di Gunung Ungaran. Karena Pemkab Semarang juga ingin melihat dulu, progres geothermal di Gunung Telomoyo itu seperti apa," sambungnya.
Said menegaskan jika proyek Gunung Ungaran nantinya tetap berjalan, mekanisme demokrasi tidak boleh dilewati. PT PLN diminta melakukan sosialisasi yang menyediakan ruang aspirasi, bukan sekadar formalitas.
"Jadi harus ada sosialisasi dari PT PLN (Persero) yang harus dijalankan ketika nanti geothermal di Gunung Ungaran ini benar terjadi. Tapi yang harus ditekankan itu PT PLN harus menyediakan klausul menerima atau menolak geothermal ini di Gunung Ungaran," tegasnya.
Hasil sosialisasi itu, kata Said, harus menjadi pertimbangan utama pengambilan keputusan. Ia memperingatkan agar sosialisasi tidak disalahartikan sebagai bentuk penerimaan otomatis dari warga.
Di tengah kekhawatiran itu, Said mengakui pemaparan teknis dalam rapat koordinasi Pemkab Semarang menunjukkan potensi dampak bisa dikendalikan. Salah satu poin yang meyakinkannya adalah perbedaan kedalaman sumber air.
"Air yang dikonsumsi masyarakat itu yang ada di kedalaman 10 meter, tapi air yang digunakan untuk geothermal ini ada di kedalaman 2.000 meter. Dan itu kadar serta kondisinya berbeda, artinya di presentasi tadi tidak akan menimbulkan dampak untuk ketersediaan air bagi masyarakat," paparnya.
Soal pencemaran gas H?S, Said menyebut ada teknologi penanggulangan yang dipaparkan, termasuk untuk kebisingan. Pengeboran pun disebut tidak akan dilakukan di satu titik saja, merujuk pada pengalaman pengelolaan di Dieng.
"Ya setelah melihat presentasinya langsung memang itu semua bisa diatasi dengan teknologi yang ada, dan ya saya meyakini ilmu itu kan berkembang ya," pungkas Said.