DEMAK — Bupati Demak Eisti'anah menegaskan bahwa normalisasi sungai dan penguatan tanggul menjadi bagian penting dalam mengurangi risiko banjir yang berulang di wilayahnya. Ia menyampaikan hal itu saat menjadi narasumber podcast di Radio Suara Kota Wali 104,8 FM, Selasa (13/10/2026), bersama Kepala Bapperida Demak Masbahatun Ni'amah dan Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinputaru) Demak Nanang Tasunar David Narutomo.
Menurut Eisti'anah, banjir di Demak tidak selalu dipicu hujan ekstrem di wilayah setempat. Jebolnya tanggul sungai menjadi pemicu lain yang membuat risiko banjir terus mengintai.
"Karena itu, kita terus melakukan normalisasi sungai dan penguatan tanggul untuk mengantisipasi kejadian banjir yang berulang," ujarnya.
Penanganan infrastruktur pengendali banjir telah dilakukan secara bertahap sejak 2023 hingga 2026. Normalisasi sungai tidak hanya ditujukan untuk memperlancar aliran air, tetapi juga mendukung ketahanan pangan melalui pengairan lahan pertanian.
Pemkab Demak juga terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Koordinasi itu terutama untuk menangani infrastruktur yang berada di luar kewenangan kabupaten.
Keterbatasan anggaran membuat penanganan banjir dan rob harus dilakukan berdasarkan skala prioritas. Kepala Bapperida Demak Masbahatun Ni'amah menjelaskan, pemerintah mempertimbangkan tingkat kerentanan wilayah, jumlah penduduk yang terpapar, potensi kerugian ekonomi, hingga risiko kerusakan fisik dalam menentukan prioritas pembangunan.
"Kawasan yang menghadapi ancaman banjir sekaligus rob menjadi perhatian khusus karena memiliki risiko berlapis," jelasnya.
Kawasan yang menghadapi banjir sekaligus rob mendapat perhatian lebih karena dampaknya menumpuk. Warga di wilayah itu berhadapan dengan genangan dari luapan sungai dan naiknya air laut dalam waktu bersamaan.
Langkah bertahap yang ditempuh pemkab mencakup normalisasi sungai, penguatan tanggul kritis, perbaikan pintu air, hingga pemeliharaan saluran drainase. Semua itu dijalankan dengan mempertimbangkan tingkat kerawanan wilayah, besarnya dampak bencana, serta kemampuan anggaran daerah.
Pemkab Demak memprioritaskan wilayah dengan tingkat kerentanan tinggi untuk ditangani lebih dulu. Penentuan urutan penanganan mengacu pada skala prioritas yang disusun Bapperida bersama dinas teknis terkait.