KARANGANYAR — Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno menyatakan koperasi desa dan kelurahan Merah Putih perlu dikelola dengan kualitas pengelolaan yang memadai, bukan sekadar bermodal alokasi dana dan infrastruktur. Pernyataan itu disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Peningkatan Kompetensi melalui Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Bendahara KDKMP di Alana Hotel, Karanganyar.
Menurut Sumarno, keberhasilan koperasi bergantung pada akuntabilitas pengurus dan pemahaman anggota terhadap prinsip perkoperasian. Ia menilai sumber daya yang telah dialokasikan pemerintah pusat harus dikelola optimal agar program berjalan sesuai rancangan.
"Kita harus sama-sama mendukung dan berkontribusi agar koperasi desa maupun kelurahan Merah Putih di Jawa Tengah berhasil. Koperasi yang kuat diharapkan bisa membawa kesejahteraan bagi masyarakat," kata Sumarno.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah Linda Widiastuti Ariningrum merinci, program pelatihan dan sertifikasi menyasar sekitar 5.040 orang. Peserta dibagi ke dalam 168 angkatan, dengan 48 angkatan sudah tuntas hingga pelaksanaan rakor pada 29 Oktober 2026.
Sisa rangkaian pelatihan dijadwalkan rampung pada akhir November 2026. Percepatan itu ditempuh agar bendahara koperasi siap menjalankan fungsi keuangan begitu KDKMP beroperasi penuh.
Materi pelatihan menyentuh pencatatan transaksi, penyusunan laporan keuangan, hingga pertanggungjawaban penggunaan dana. Linda menilai tiga hal itu menjadi fondasi kepercayaan anggota dan keberlanjutan usaha koperasi.
Pada forum yang sama, Pemprov Jateng meluncurkan Sistem Informasi Fit and Proper Test (SI FIT) Koperasi. Sistem itu mendukung proses uji kelayakan dan kepatutan pengurus sebagai bagian dari penguatan tata kelola kelembagaan.
Linda menjelaskan, KDKMP diarahkan menjalankan fungsi ekonomi yang lebih luas. Selain mendistribusikan barang kebutuhan masyarakat, koperasi dibuka sebagai jalur pemasaran produk UMKM agar menjangkau pasar lebih besar.
Dengan pengelolaan yang tertib, koperasi diharapkan memperkuat rantai distribusi sekaligus menjadi mitra pemasaran pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di desa maupun kelurahan.
Pemprov Jateng menegaskan, keberadaan KDKMP tidak cukup berhenti pada pembentukan kelembagaan. Koperasi harus benar-benar menjalankan kegiatan usaha dan memberi manfaat ekonomi bagi warga.
Penguatan kompetensi pengurus dan bendahara, penyempurnaan data, serta peningkatan tata kelola kelembagaan menjadi tiga pilar yang disiapkan bersamaan. Sumarno berharap pelatihan dan sertifikasi mendorong pengelolaan koperasi yang tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.