PEMALANG — Rapat koordinasi yang digelar Pemkab Pemalang itu menghadirkan narasumber dari Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Semarang, unit kerja vertikal Badan Gizi Nasional (BGN). Dari 50 mitra SPPG yang diundang, 42 orang hadir. Kegiatan berlangsung atas swadaya dan iuran para mitra.
Nurkholes, yang juga Ketua Satgas SPPG Kabupaten Pemalang, mengakui pemerintah daerah masih menghadapi keterbatasan dalam monitoring dan pengawasan. Kendala utama menyangkut dasar regulasi dan dukungan anggaran Satgas melalui APBD.
Meski anggaran terbatas, Nurkholes menegaskan Pemkab Pemalang tetap berupaya menjadi fasilitator dan penghubung antara mitra dengan pemerintah pusat, khususnya BGN. Pihaknya meminta seluruh persoalan mitra disampaikan agar bisa diteruskan ke pihak yang berwenang.
"Kami berharap program ini berjalan lancar, penerima manfaat mendapatkan pelayanan terbaik, dan para mitra juga dapat menjalankan usahanya dengan baik. Silakan sampaikan seluruh persoalan dan aspirasi agar dapat kami fasilitasi kepada pihak yang memiliki kewenangan," kata Nurkholes dalam sambutannya.
Ketua Penyelenggara sekaligus Sekretaris Paguyuban Mitra SPPG Pemalang, Sujarwo, menyebut rakor merupakan program kerja paguyuban untuk mempererat silaturahmi dan membangun komunikasi antarmitra maupun dengan pemerintah daerah. Pembangunan satu dapur MBG, menurut dia, membutuhkan investasi sedikitnya Rp 2 miliar.
Besarnya modal itu membuat para mitra berharap adanya kepastian kebijakan operasional. Sejumlah hal yang disorot antara lain insentif, hari operasional, pembayaran hari libur, serta biaya operasional dan sewa kendaraan.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang, Wiji Mulyati, yang menjadi unsur pengawas program MBG, menekankan keamanan pangan harus menjadi prioritas. Pengawasan ketat diperlukan untuk mencegah kejadian luar biasa (KLB) seperti diare dan keracunan makanan yang dapat berdampak pada penerima manfaat, khususnya anak sekolah.
Rakor tersebut juga dirangkai dengan pembinaan bagi para mitra pengelola SPPG. Pemkab Pemalang berharap hasil forum diteruskan ke BGN sebagai bahan penyusunan kebijakan operasional program MBG di daerah.