JAWA TENGAH — LHKPN 2025 mencatat Gibran Rakabuming Raka memiliki empat mobil dan tiga motor senilai total Rp286,5 juta, seluruhnya berstatus hasil sendiri. Koleksi itu didominasi mobil keluarga seperti Toyota Avanza dan Isuzu Panther, bukan kendaraan mewah. Setelah mundur dari jabatan Wakil Presiden, Gibran tetap berhak atas kendaraan dinas milik negara beserta pengemudinya.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis data e-LHKPN yang disampaikan Gibran pada 23 Maret 2026. Tujuh unit kendaraan pribadi tercatat atas namanya, terdiri dari tiga sepeda motor dan empat mobil dengan rentang tahun pembuatan 1974 hingga 2017.
Untuk sepeda motor, Gibran melaporkan Honda Scoopy tahun 2015 dengan taksiran Rp6,5 juta. Ada pula Honda CB-125 lansiran 1974 senilai Rp5 juta yang masuk kategori motor klasik.
Unit ketiga adalah motor bergaya Royal Enfield tahun 2017 dengan nilai Rp40 juta. Angka itu menjadikannya kendaraan termahal di antara seluruh koleksi roda dua Gibran.
Garasi roda empat Gibran diisi kendaraan yang akrab di jalanan Indonesia. Ia melaporkan dua unit Toyota Avanza, masing-masing tahun 2016 senilai Rp75 juta dan tahun 2012 senilai Rp50 juta.
Dua mobil lainnya adalah Isuzu Panther tahun 2012 dan Daihatsu Gran Max tahun 2015. Keduanya tercatat dengan nilai taksiran sama, yakni Rp55 juta per unit.
Total nilai tujuh kendaraan tersebut hanya porsi kecil dari kekayaan Gibran yang mencapai Rp27,91 miliar tanpa catatan utang. Aset tanah dan bangunan di Surakarta dan Sragen mendominasi, dengan nilai total Rp17,44 miliar.
Pengunduran diri Gibran dari kursi Wakil Presiden disampaikan kepada MPR pada Kamis (12/11). Ketua MPR Ahmad Muzani mengonfirmasi surat serupa telah diterima dan didukung Presiden Prabowo Subianto.
Meski koleksi pribadinya tergolong sederhana, negara tetap menanggung fasilitas kendaraan dinas lengkap dengan pengemudi. Dasar hukumnya Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden.
Pasal itu menyebut mantan wakil presiden yang berhenti dengan hormat, termasuk atas permintaan sendiri, berhak memperoleh fasilitas kendaraan milik negara beserta sopirnya.
Fasilitas kendaraan bukan satu-satunya hak yang melekat. Negara juga menyediakan rumah kediaman layak beserta perlengkapannya dan dukungan staf dari unsur pegawai negeri.
Soal pensiun, Pasal 6 ayat (1) mengatur Gibran berhak menerima pensiun pokok sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir, di luar tunjangan jabatan. Pasal 7 menambahkan tanggungan biaya rumah tangga meliputi air, listrik, dan telepon.
Perawatan kesehatan bagi mantan wakil presiden dan keluarganya juga ditanggung penuh negara. Seluruh hak itu mulai dibayarkan pada bulan berikutnya setelah pemberhentian dengan hormat ditetapkan, sesuai Pasal 9.
Pemberian hak berhenti hanya jika penerima meninggal dunia atau kembali diangkat menjadi presiden maupun wakil presiden. Sampai ketetapan MPR keluar, status kendaraan dinas Gibran masih mengikuti proses transisi di lingkaran pemerintahan.