Semarang — Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi secara langsung terlibat dalam momentum Hari Buruh Internasional dengan menyapa massa aksi dan menerima perwakilan buruh dan mahasiswa. Pertemuan di Kantor Gubernur Jateng, Jalan Pahlawan, Semarang, menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk mendengarkan keluhan pekerja secara langsung.
Peringatan May Day Berjalan Tertib di 35 Kabupaten/Kota
Luthfi memuji pelaksanaan May Day yang berlangsung tertib dan aman di seluruh Jawa Tengah. "Terima kasih bahwa pelaksanaan May Day di 35 kabupaten/kota berjalan tertib dan aman. Rasa aman merupakan salah satu investasi di Jawa Tengah," ujar gubernur saat berbicara di depan massa aksi.
Peringatan May Day tidak sekadar bersifat seremonial, tetapi menjadi momentum bagi buruh untuk mengawal hak dan kewajibannya. Berbagai kegiatan diselenggarakan di tingkat daerah, mulai dari gerak jalan, jalan sehat, anjangsana, hingga orasi menyampaikan aspirasi. Semua aktivitas tersebut telah diakomodasi dan dihargai oleh pemerintah.
Program Pemerintah untuk Kesejahteraan Buruh
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah meluncurkan sejumlah program yang berpihak kepada buruh. Ratusan koperasi karyawan dan daycare telah terbentuk untuk memudahkan buruh mendapatkan kebutuhan pokok yang terjangkau. Selain itu, ada insentif biaya transportasi melalui Trans Jateng dan program insentif perumahan buruh yang merupakan kolaborasi dengan pemerintah pusat.
Luthfi menyebut buruh sebagai "embrio dalam membangun Jawa Tengah" dan mengapresiasi kontribusi mereka. "Selamat Hari Buruh Internasional. Semoga buruh kita satu tekad, satu tujuan, sejahtera bersama-sama. Hidup Buruh!" katanya kepada massa.
Aspirasi Buruh dan Mahasiswa Ditampung Langsung
Dalam dialog dengan perwakilan buruh dan mahasiswa, Luthfi menyerap berbagai aspirasi spesifik yang menjadi kekhawatiran pekerja. Aspirasi tersebut mencakup kompensasi pemutusan hubungan kerja (PHK) dari perusahaan, perbaikan fasilitas jalan yang dilalui buruh menuju tempat kerja, serta pengadaan angkutan antar-jemput untuk perusahaan padat karya.
Buruh juga menuntut penghapusan sistem outsourcing, penegasan aturan mengenai perlakuan terhadap tenaga kerja disabilitas di perusahaan dan BUMD, serta peningkatan pengawasan terhadap perusahaan media. Dari sektor pendidikan, mahasiswa mengajukan tuntutan terkait rencana penghapusan program studi yang tidak sesuai kebutuhan industri.
Pemerintah Siap Kawal Pemenuhan Hak Buruh
Luthfi menegaskan bahwa semua aspirasi yang disampaikan akan ditampung, diakomodasi, dan ditindaklanjuti. "Kita punya desk tenaga kerja, punya Polda Jateng yang siap mengawal, berikut penegakan hukum apabila terjadi hak dan kewajiban buruh yang tidak terpenuhi," kata gubernur.
Komitmen ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak hanya mendengarkan keluhan, tetapi siap membentuk mekanisme pengawasan dan penegakan hukum jika ada pelanggaran terhadap hak-hak pekerja. Langkah ini menjadi sinyal positif bagi organisasi buruh dan serikat pekerja di Jawa Tengah untuk terus berkontribusi dalam pembangunan daerah.
