BLORA — Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 131 Tahun 2026 yang menetapkan vape atau rokok elektrik sebagai barang haram mendapat respons positif dari Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Blora. Dukungan disampaikan langsung oleh Manajer Lazismu sekaligus Bendahara Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Blora, Deni Eko Triono. Ia menilai keputusan MUI tersebut sebagai langkah yang baik bagi kesehatan masyarakat.
Deni menyampaikan dukungannya saat ditemui pada Selasa, 10 November 2026. Menurutnya, fatwa itu menjadi pijakan penting, terutama bagi kalangan muda yang selama ini lekat dengan penggunaan rokok elektrik.
Mengapa Fatwa MUI 131 Tahun 2026 Dianggap Langkah Baik
Deni menegaskan, pihaknya menghargai putusan MUI yang menyatakan vape haram. Sikap itu disampaikan tanpa syarat, namun ia langsung menyoroti perlunya tindak lanjut di lapangan.
“Kami sangat menghargai apa yang menjadi putusan dari Majelis Ulama Indonesia terkait haramnya vape yang ada di Indonesia ini,” ujar Deni.
Bagi Pemuda Muhammadiyah Blora, fatwa bukan titik akhir. Deni menilai larangan saja belum cukup untuk menyelesaikan persoalan penggunaan vape, khususnya di kalangan generasi muda. Ia mendorong sinergi antara MUI dan pemerintah agar kebijakan berjalan seiring dengan upaya menjaga pola hidup sehat.
Solusi untuk Pengguna yang Telanjur Ketergantungan
Perhatian khusus, kata Deni, perlu diberikan kepada pengguna yang telanjur mengalami ketergantungan. Edukasi dan pendampingan dinilai lebih dibutuhkan ketimbang sekadar pembatasan.
“Jangan hanya sebatas larangan haram, tetapi sinergitas antara MUI dan pemerintah juga memberikan solusi. Bagaimana terhadap kawula muda yang ada di Indonesia ini, terutama bisa menerapkan pola hidup sehat,” jelasnya.
Ia berharap pemerintah tidak berhenti pada imbauan moral. Program pendampingan bagi anak muda yang ingin lepas dari vape perlu disiapkan secara konkret, termasuk akses informasi soal risiko kesehatan.
Pedagang Vape di Blora Diminta Dapat Jalan Tengah
Dampak ekonomi juga menjadi sorotan Deni. Sebagian warga menggantungkan mata pencaharian dari usaha penjualan vape, sehingga pembatasan berpotensi memukul pendapatan mereka.
Pemuda Muhammadiyah Blora meminta pemerintah menghadirkan edukasi dan pendampingan agar para pelaku usaha memiliki alternatif. Deni menyebut solusi jalan tengah perlu dicari agar pengguna dan pedagang sama-sama tidak dirugikan.
“Bagaimana edukasi, pendampingan, dan cari solusi jalan tengah agar memang sama-sama tidak ada yang dirugikan. Solusi bagi pengguna dan sekaligus pelaku usahanya,” harapnya.
Kandungan Zat Kimia Cairan Vape Jadi Perhatian
Deni juga menyoroti kandungan zat kimia dalam cairan vape. Menurutnya, komposisi cairan rokok elektrik tidak selalu diketahui secara jelas oleh penggunanya.
Keterbukaan informasi soal bahan baku dinilai penting agar konsumen, terutama remaja, memahami apa yang mereka hirup. Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 menjadi pintu masuk bagi kampanye kesehatan yang lebih luas di Kabupaten Blora.
Pemuda Muhammadiyah Blora menunggu langkah konkret pemerintah daerah, mulai dari sosialisasi hingga pendampingan usaha. Dukungan terhadap fatwa tetap berdiri, dengan catatan implementasinya tidak meninggalkan warga yang terdampak.
