SEMARANG — Proses pendataan ekonomi terbesar di Indonesia mulai bergerak di Jawa Tengah. Gubernur Ahmad Luthfi bersama jajaran BPS mencanangkan Sensus Ekonomi 2026 tingkat provinsi di Lapangan Simpang Lima Semarang, Kamis (18/6). Kegiatan ini menjadi penanda dimulainya pencacahan yang akan berlangsung hingga 31 Agustus 2026.
Jateng Jadi Tumpuan Data Usaha Nasional
Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo Harmadi mengatakan Jawa Tengah memegang peran sangat strategis dalam perekonomian nasional. Sekitar 15 persen pelaku usaha di Indonesia berada di provinsi ini, sementara 25 persen pelaku usaha di Pulau Jawa juga ada di Jateng.
“Jawa Tengah itu salah satu provinsi dengan jumlah unit usaha paling besar di Indonesia. Perannya luar biasa. Karena itu kami mohon dukungan seluruh masyarakat untuk menerima petugas dan mengisi data dengan benar. Kerahasiaan data pasti terjaga,” kata Sonny.
Dari Usaha Rumahan hingga Korporasi, Semua Didata
Sensus ini berbeda dengan pendataan sosial ekonomi yang fokus pada rumah tangga. Dalam sensus ekonomi, BPS akan mendata seluruh pelaku usaha, baik formal maupun informal. Termasuk usaha yang dijalankan dari rumah dan belum tercatat secara resmi.
Secara nasional, BPS menargetkan pendataan sedikitnya 32 juta unit usaha, 95,3 juta keluarga, dan sekitar 289,3 juta individu. Seluruh proses pencacahan dilakukan secara digital menggunakan gawai yang terhubung langsung ke sistem pusat BPS.
Gubernur Instruksikan Bupati dan ASN Bantu Sosialisasi
Gubernur Ahmad Luthfi menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan sensus ini. Ia telah menginstruksikan seluruh bupati, wali kota, dan aparatur sipil negara di Jawa Tengah untuk aktif menyosialisasikan kegiatan tersebut kepada masyarakat.
“Saya perintahkan seluruh bupati, wali kota, dan ASN untuk menghimbau masyarakat, khususnya para pelaku usaha, UMKM, usaha mikro, kecil, menengah hingga usaha rumah tangga agar terbuka dalam memberikan data. Data ini rahasia dan sangat penting untuk pembangunan ke depan,” ucapnya.
Menurut Luthfi, kualitas data menjadi kunci agar pemerintah dapat menyusun program pembangunan yang tepat sasaran di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Ia menekankan bahwa data yang akurat akan menentukan arah kebijakan ekonomi ke depan.
