SEMARANG — Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengingatkan para pelaku industri air minum dalam kemasan (AMDK) untuk tidak melanggar ketentuan pembatasan penggunaan air tanah. Peringatan ini menjadi salah satu poin utama dalam pertemuan dengan pengurus Amdatara di Kantor Gubernur, Rabu (1/7/2026).
“Pembatasan air tanah harus betul-betul kita patuhi,” tegas Luthfi dalam pernyataannya.
Tekanan Ekologis di Tengah Ekspansi Industri
Luthfi menekankan bahwa pengelolaan air tanah di Jawa Tengah harus dilakukan secara berkelanjutan. Pasalnya, sektor AMDK sangat bergantung pada sumber daya alam tersebut, sementara jumlah perusahaan di provinsi ini cukup signifikan.
Dari total 710 perusahaan AMDK di Indonesia, sebanyak 130 unit beroperasi di Jawa Tengah. Ketua Umum DPP Amdatara Karyanto Wibowo menyebutkan pertumbuhan industri ini secara nasional mencapai sekitar 5,5 persen.
“Maka, kami berupaya melakukan program konservasi untuk menjaga ketersediaan air,” kata Karyanto.
Langkah Konservasi: Ribuan Pohon Hingga Pengolahan Limbah Plastik
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong perusahaan AMDK untuk memperkuat program konservasi melalui tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Beberapa langkah yang disarankan meliputi penerapan prinsip ekonomi sirkular, penghematan energi, hingga pengurangan emisi.
Karyanto menjelaskan, sejumlah pabrik AMDK di Jawa Tengah telah memulai aksi nyata. Salah satunya dengan menanam sekitar 2.000 pohon di area sekitar sumber air.
Selain pelestarian sumber air, Amdatara juga mengembangkan fasilitas pengolahan sampah di beberapa wilayah seperti Semarang, Salatiga, dan Wonosobo. Para pelaku industri mulai membuka peluang menjadi pembeli (offtaker) plastik daur ulang agar limbah kemasan dapat diolah kembali menjadi produk baru yang bernilai guna.
Dampak Jika Aturan Dilanggar
Meski belum menyebut sanksi spesifik, Luthfi menegaskan bahwa kepatuhan terhadap regulasi air tanah adalah harga mati. Industri yang tidak mengindahkan aturan berisiko mengganggu keseimbangan ekologi dan pasokan air bersih bagi masyarakat sekitar.
Pertemuan ini menjadi sinyal bahwa pemerintah daerah tidak akan mentolerir eksploitasi air tanah secara berlebihan, terutama di tengah ancaman krisis air yang kerap melanda sejumlah wilayah di Jawa Tengah pada musim kemarau.
