Sikka — Menteri PU (Pekerjaan Umum) Dody Hanggodo mengambil langkah cepat dalam menangani kebutuhan air bersih bagi warga terdampak gempa di Pulau Palue, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Langkah ini mencakup penyediaan air darurat dan persiapan sumber air tambahan untuk sekitar 7.000 warga yang tersebar di delapan desa di pulau tersebut.
Pulau Palue, yang berada di bagian utara Pulau Flores, Kabupaten Sikka, menjadi salah satu wilayah yang terdampak gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 pada 15 Agustus 2026.
Menurut Menteri PU Dody Hanggodo, pemenuhan air bersih adalah salah satu prioritas utama dalam penanganan masyarakat yang terdampak bencana.
"Kita pastikan kebutuhan air masyarakat terpenuhi sekarang, sekaligus kita siapkan sumber air yang dapat mendukung kebutuhan mereka dalam jangka panjang," kata Dody Hanggodo.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Direktur Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PU Arnold Aristoteles Paplapna Ritiauw bersama jajaran Kementerian PU langsung meninjau kondisi Pulau Palue pada Selasa (18/8/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Dirjen SDA didampingi oleh Bupati Sikka Juventus Kago. Mereka memeriksa tiga titik dari sekitar 10 titik longsoran yang teridentifikasi, serta meninjau kondisi sumur bor yang dibangun pada 2023.
Sumur bor itu merupakan salah satu sumber layanan air masyarakat dengan kapasitas sekitar 1,8 liter per detik.
Pemulihan Infrastruktur Terdampak Lainnya
Untuk memenuhi kebutuhan air dalam kondisi pascagempa, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Nusa Tenggara II telah mengirimkan empat unit tandon air berkapasitas masing-masing 1.200 liter ke Pulau Palue.
BBWS Nusa Tenggara II juga menyiapkan survei geolistrik untuk memetakan potensi sumber air tanah, yang akan menjadi dasar penentuan titik potensial pengembangan sumber air baru.
Dengan demikian, pemenuhan kebutuhan air masyarakat tidak hanya bergantung pada sumber yang tersedia saat ini.
Selain air bersih, Kementerian PU mengidentifikasi kebutuhan perbaikan bangunan pengaman pantai sepanjang kurang lebih 250 meter di kawasan Maluriu.
Untuk pemulihan akses dan perlindungan kawasan permukiman, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) NTT telah menyiapkan satu unit excavator tipe PC 200 untuk membersihkan material longsoran di sejumlah titik yang mengganggu akses masyarakat.
Kementerian PU juga memberikan perhatian terhadap Kantor Camat Palue yang mengalami kerusakan akibat gempa, sebagai bagian dari pemulihan fasilitas pelayanan publik.
Dengan langkah-langkah tersebut, Kementerian PU memastikan penanganan Pulau Palue dilakukan secara bertahap, dengan menempatkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya air bersih, sebagai prioritas utama pascagempa.
