SEMARANG — Jawa Tengah dipilih sebagai lokasi Praktik Kerja Dalam Negeri (PKDN) karena dinilai punya dinamika pemerintahan dan sosial yang kompleks. Provinsi ini juga memperlihatkan pola kerja sama lintas sektor dalam menangani persoalan strategis, termasuk program pemenuhan gizi.
Ketua Supervisor Sespimti Polri Angkatan ke-36, Irjen Pol Toni Ariadi Efendi, mengatakan kegiatan itu memberi pengalaman langsung kepada peserta didik. Mereka diminta memahami persoalan daerah, bukan hanya dari teori.
Rombongan Delapan Peserta: Tujuh Kombes Polri dan Satu Personel TNI AL
Peserta PKDN berjumlah delapan orang. Tujuh di antaranya perwira Polri berpangkat Komisaris Besar (Kombes), satu personel TNI Angkatan Laut.
Sumarno hadir mewakili Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin. Dalam dialog itu, peserta menggali informasi soal pelaksanaan MBG dan perkembangan SPPG di berbagai wilayah Jateng.
Data yang dipaparkan Sekda Jateng menjadi bahan penting. Program berskala besar menuntut koordinasi, pengawasan, dan kolaborasi antarlembaga agar pelaksanaannya berjalan efektif.
9 Juta Penerima Manfaat: 7,7 Juta Anak Didik dan 1,3 Juta Kelompok 3B
Dari total penerima manfaat, sekitar 7,7 juta adalah anak didik. Sekitar 1,3 juta lainnya masuk kategori kelompok 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Angka itu menunjukkan skala layanan SPPG di Jawa Tengah. Setiap titik layanan harus memastikan distribusi makanan bergizi tepat sasaran dan terjaga kualitasnya.
Menurut Toni, pengelolaan SPPG di Jawa Tengah bisa jadi pembelajaran bagi daerah lain. Program ini juga telah mendapat perhatian dan apresiasi dari Presiden Republik Indonesia.
"Jawa Tengah dipilih karena memiliki dinamika sosial yang kompleks dan terdapat sejumlah praktik sinergi serta pengelolaan pemerintahan yang dapat menjadi bahan pembelajaran," kata Toni.
Pendekatan Humanis dan Preventif Jadi Laboratorium Pembelajaran
Toni menekankan persoalan strategis seperti pemenuhan gizi masyarakat butuh keterlibatan banyak unsur. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan TNI, Polri, akademisi, masyarakat, dan dunia usaha.
"Pendekatan humanis, preventif, dan kolaboratif ini ingin kami jadikan sebagai laboratorium pembelajaran bagi peserta didik Sespimti," ujarnya.
Selama PKDN, peserta diarahkan menggali informasi langsung dari pemangku kepentingan. Data dan pengalaman itu menjadi bahan untuk melihat pola komunikasi, koordinasi, serta penyelesaian persoalan di lapangan.
Peserta juga diharapkan memahami bagaimana kepastian hukum berjalan beriringan dengan kondisi sosial dan kearifan lokal masing-masing wilayah.
Hasil Kajian Diharapkan Jadi Rekomendasi Strategis
Toni berharap hasil kegiatan tidak berhenti pada proses pembelajaran. Kajian yang diperoleh diharapkan menghasilkan karya akademis maupun rekomendasi strategis yang bisa diterapkan dan menjadi referensi bagi daerah lain.
Ia menyampaikan apresiasi kepada Pemprov Jateng yang mendukung pelaksanaan PKDN. Interaksi langsung dengan pemangku kepentingan dinilai penting dalam membentuk calon pemimpin Polri yang punya kemampuan analisis dan wawasan strategis.
