SLAWI — Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantah Kabupaten Tegal, Setyo Purwanto, menyebut program ini memberi kepastian waktu bagi warga yang mengurus peralihan hak atas tanah. Total penyelesaian dibatasi 10 hari kerja efektif, terhitung sejak berkas masuk ke instansi pertama.
Selama ini, keluhan soal lambatnya birokrasi pertanahan jadi alasan utama kantah setempat merancang skema baru. Lewat PERINTIS, setiap instansi yang terlibat tidak lagi bekerja sendiri-sendiri, melainkan terikat tenggat yang sudah dibagi sejak awal.
Bagaimana Pembagian 10 Hari Kerja Itu?
Beban kerja dibagi ke tiga instansi. Bapenda atau Pemda mendapat jatah maksimal 3 hari kerja untuk memverifikasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Mekanisme yang dipakai bersifat fiktif-positif. Artinya, berkas otomatis dianggap disetujui bila batas 3 hari terlewati tanpa keputusan.
Berikutnya, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) memegang waktu maksimal 2 hari kerja untuk membuat Akta Jual Beli atau akta peralihan hak lainnya. Sisa 5 hari kerja menjadi porsi Kantah, mulai dari pendaftaran sampai penerbitan dokumen akhir.
"Jika pemohon sudah bayar pajak, baru PPAT bisa lakukan tanda tangan Akta Jual Beli dan bisa kita setorkan untuk peralihan hak di Kantah," ujar Setyo Purwanto pada Sabtu (7/11/2026).
Jenis Peralihan Hak yang Masuk Skema Cepat
Tidak semua urusan pertanahan dilayani lewat jalur ini. PERINTIS 10 Hari memfokuskan diri pada peralihan hak atas tanah berdasarkan akta PPAT.
Cakupannya meliputi transaksi jual beli, tukar menukar, hibah, pembagian hak bersama, hingga pemasukan ke dalam perusahaan atau inbreng. Jenis pengurusan di luar daftar tersebut belum tentu mendapat jaminan waktu yang sama.
Pembagian tahapan yang sistematis disebut Setyo untuk mencegah penumpukan berkas di salah satu meja layanan. Dengan begitu, pemohon bisa memantau di tahap mana dokumennya sedang berproses.
Kepastian Waktu Jadi Nilai Utama Program
Bagi warga Kabupaten Tegal, perubahan paling terasa ada pada transparansi tenggat. Pemohon tidak lagi menebak-nebak kapan sertifikat selesai, karena tiap instansi punya hitungan hari yang jelas.
Kantah Kabupaten Tegal menegaskan komitmen lembaganya lewat program ini. Uji coba yang berjalan mulai November 2026 akan menjadi dasar evaluasi sebelum layanan diperluas atau diterapkan penuh.
