Semarang — Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi turun langsung ke lapangan saat peringatan May Day 2026 berlangsung di sejumlah daerah di provinsi. Selain menyapa, ia juga menyerap masalah buruh secara langsung dan memberikan respons konkret, bukan sekadar ritual seremonial.
Di hadapan massa, Ahmad Luthfi mengapresiasi jalannya peringatan May Day di 35 kabupaten/kota yang berlangsung tertib dan kondusif. Ia menekankan bahwa stabilitas keamanan menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan publik sekaligus menarik investasi ke Jawa Tengah.
"Terima kasih pelaksanaan May Day berjalan aman dan tertib. Rasa aman ini adalah investasi penting bagi Jawa Tengah," ujar Ahmad Luthfi didampingi Kapolda Jateng Irjen Pol Ribut Hari Wibowo dan Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Achiruddin Darojat.
Gubernur menegaskan bahwa peringatan May Day bukan sekadar upacara, melainkan momentum untuk memastikan hak dan kewajiban buruh berjalan seimbang. Ia menekankan bahwa buruh bukan sekadar alat produksi, tetapi bagian penting dalam pembangunan ekonomi provinsi.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menggulirkan sejumlah program pendukung kesejahteraan buruh di luar skema upah saja. Program tersebut mencakup pembentukan ratusan koperasi karyawan untuk membantu pemenuhan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, penyediaan fasilitas daycare, dan subsidi transportasi Trans Jateng yang menekan biaya perjalanan buruh.
Selain itu, pemerintah juga mendorong program perumahan bagi buruh sebagai bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan jangka panjang. Ahmad Luthfi menilai buruh sebagai embrio kekuatan ekonomi Jawa Tengah yang perlu dihargai dan didukung secara berkelanjutan.
Saat menemui massa, Ahmad Luthfi menyerahkan rangkaian bunga kepada perwakilan serikat pekerja sebagai ungkapan apresiasi. Ia kemudian menerima delegasi buruh dan mahasiswa untuk berdiskusi langsung dan menyerap aspirasi mereka.
Berbagai isu strategis dilontarkan dalam pertemuan tersebut: tuntutan kompensasi pemutusan hubungan kerja (PHK), penghapusan sistem outsourcing, dan peningkatan pengawasan terhadap perusahaan. Massa buruh juga menyuarakan kebutuhan fasilitas transportasi bagi pekerja di sektor padat karya, perbaikan infrastruktur jalan menuju kawasan industri, serta penegasan kebijakan ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas.
Dari kalangan mahasiswa, muncul tuntutan akses pendidikan yang lebih terjangkau bagi anak buruh dan kejelasan arah kebijakan pendidikan, termasuk rencana penghapusan program studi yang dinilai tidak relevan dengan kebutuhan industri.
Menanggapi aspirasi tersebut, Luthfi menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti seluruh masukan yang disampaikan. "Semua aspirasi kita terima dan akan kita akomodasi. Kita siapkan langkah problem solving. Ada desk tenaga kerja dan dukungan aparat penegak hukum untuk memastikan hak buruh terpenuhi," katanya.
Gubernur juga memastikan sinergi tripartit di Jawa Tengah—antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja—tetap solid guna menjaga iklim investasi sekaligus perlindungan tenaga kerja. Pendekatan dialogis ini dinilai mampu meredam potensi konflik dan memperkuat hubungan industrial yang harmonis di daerah.