SEMARANG — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mencatatkan akselerasi signifikan dalam penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Berdasarkan data terbaru hingga triwulan I 2026, sebanyak 281.312 unit rumah telah selesai dibangun dan direnovasi melalui berbagai skema pendanaan lintas sektor.
Langkah ini berdampak langsung pada penurunan angka backlog atau kekurangan perumahan di Jawa Tengah. Pada akhir 2025, angka backlog tercatat masih berada di angka 1,33 juta unit, namun memasuki awal 2026, jumlah tersebut menyusut menjadi sekitar 1,05 juta unit.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Jawa Tengah, Boedyo Dharmawan, menyatakan bahwa penurunan angka ini merupakan hasil sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, hingga tingkat kabupaten dan kota.
“Pada akhir 2025, backlog perumahan tercatat sekitar 1,33 juta unit. Berkat upaya kolaboratif, sepanjang 2025 berhasil ditekan sekitar 274 ribu unit, sehingga awal 2026 turun menjadi sekitar 1,05 juta unit,” ujar Boedyo pada Rabu (6/5/2026).
Pemerintah menargetkan sisa backlog perumahan dapat dituntaskan sepenuhnya dalam empat tahun ke depan. Strategi yang dijalankan mencakup dua aspek utama, yakni penyediaan kepemilikan rumah baru bagi warga yang belum punya hunian serta peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
Capaian pembangunan hunian ini tidak hanya mengandalkan satu sumber anggaran. Dari total 281.312 unit yang terbangun hingga awal 2026, terdapat rincian sumber pembiayaan yang beragam sepanjang tahun 2025:
Memasuki triwulan pertama 2026, pembangunan kembali bertambah sebanyak 6.798 unit. Penentuan penerima manfaat dilakukan secara ketat melalui verifikasi lapangan berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk memastikan bantuan tepat sasaran.
Manfaat program ini dirasakan langsung oleh Sumar, seorang petani sekaligus pekerja serabutan di Desa Sirnoboyo, Kecamatan Giriwoyo, Kabupaten Wonogiri. Rumahnya yang dulu hanya berdinding kayu kini telah berubah menjadi bangunan kokoh dengan tembok bata berlapis semen.
“Senang sekali mendapat bantuan RTLH. Saya merasa pemerintah benar-benar memperhatikan warganya,” ungkap Sumar. Ia mengaku selama ini kesulitan memperbaiki rumah karena penghasilannya sebagai buruh tani tidak menentu.
Kisah serupa datang dari Subali, seorang penjual bakso bakar keliling di desa yang sama. Setelah lama menumpang, kini ia memiliki rumah sendiri yang lebih nyaman untuk keluarganya. "Sekarang lebih nyaman punya rumah sendiri. Anak juga lebih semangat belajar," kata Subali.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan bahwa penyediaan hunian layak bukan sekadar urusan pembangunan fisik. Menurutnya, program RTLH merupakan fondasi penting agar masyarakat bisa hidup lebih sejahtera dan produktif.
“Kami ingin setiap keluarga di Jawa Tengah memiliki tempat tinggal yang layak sebagai fondasi untuk hidup lebih sejahtera dan produktif,” ujar Ahmad Luthfi.
Ia memastikan Pemprov Jateng akan terus memperkuat kolaborasi dengan pihak swasta melalui CSR dan lembaga seperti Baznas. Langkah ini menjadi bagian dari dukungan daerah terhadap target nasional pembangunan 3 juta rumah di Indonesia.