JEPARA — Pemerintah Kabupaten Jepara telah mengidentifikasi tujuh desa dan wilayah sebagai zona berpotensi tinggi mengalami kekeringan parah dan krisis air bersih saat kemarau 2026 nanti. Daftar itu menjadi dasar alokasi APBD untuk program mitigasi yang melibatkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Kepala BPBD Kabupaten Jepara Arwin Noor Isdiyanto menjelaskan, ketujuh wilayah tersebut berulang kali mengalami kesulitan air bersih setiap musim panjang. Adapun daftar lengkapnya adalah:
"Daerah-daerah tersebut menjadi perhatian kami karena hampir setiap musim kemarau mengalami keterbatasan sumber air bersih," ujar Arwin Noor Isdiyanto pada Kamis (7/5).
Untuk mengantisipasi krisis, Pemkab Jepara mengalokasikan anggaran khusus sebesar Rp32 juta melalui APBD tahun fiskal 2026. Dana itu didesain untuk operasional distribusi air bersih apabila kondisi kekeringan terwujud dan masyarakat membutuhkan suplai darurat dari pemerintah.
"Anggaran itu kami siapkan untuk operasional distribusi air bersih apabila nanti terjadi kekeringan dan masyarakat membutuhkan suplai air," ungkap Arwin. Pihaknya juga menyiapkan skema droping air bersih apabila kondisi kemarau semakin ekstrem di wilayah-wilayah terdampak.
BPBD tidak hanya mengandalkan anggaran distribusi, melainkan juga menjalin koordinasi dengan instansi terkait guna memastikan penanganan kekeringan cepat dan tepat sasaran. Mekanismenya dimulai dari laporan desa tentang kesulitan air, dilanjutkan asesmen kebutuhan mendesak, hingga distribusi langsung ke lapangan.
"Ketika ada permohonan bantuan dari desa dan hasil asesmen menunjukkan kebutuhan mendesak, kami akan segera lakukan distribusi air bersih," terang Arwin. Sistem ini dimaksudkan menghindari keterlambatan respons saat krisis terjadi.
Meski Pemkab telah menyiapkan paket mitigasi, Arwin juga mengimbau masyarakat memulai konservasi air sejak dini, terutama di wilayah-wilayah dengan sejarah panjang mengalami kekeringan kemarau panjang. Langkah bersama ini dinilai kunci mengurangi beban distribusi pemerintah.
"Kami berharap masyarakat dapat memanfaatkan sumber air yang ada dengan bijak. Selain itu, pemerintah desa juga diharapkan aktif melakukan langkah mitigasi dan melaporkan lebih awal apabila mulai terjadi kesulitan air bersih," imbuhnya. Kolaborasi antara warga, pemerintah desa, dan BPBD menjadi fondasi strategi adaptasi Jepara menghadapi kemarau 2026 mendatang.