PATI — Jeritan para nelayan di pesisir Pantura akhirnya terdengar hingga ke meja parlemen. Dalam reses yang digelar di Juwana, anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo mendengar langsung keluhan warga yang mengaku sudah berada di titik kritis. Harga solar industri yang melambung tinggi disebut telah mematikan usaha perikanan tangkap skala besar.
Perwakilan nelayan, Purnomo, warga Desa Mbendar, Kecamatan Juwana, membeberkan perhitungan biaya yang membuatnya enggan melaut. Kapal ukuran 30 GT ke atas, kata dia, membutuhkan 5.000 hingga 10.000 liter solar dalam satu kali pelayaran.
Dengan harga Rp 30 ribu per liter, ongkos bahan bakar saja sudah mencapai Rp 150 juta hingga Rp 300 juta. “Belum biaya ABK, logistik, es batu, perawatan kapal. Banyak kapal sekarang memilih sandar daripada rugi di laut,” ungkapnya.
Kondisi ini menjadi kontras dengan narasi pemerintah yang menjadikan sektor kelautan sebagai tulang punggung ekonomi nasional. Di lapangan, nelayan justru tercekik harga energi yang terus melonjak tanpa solusi konkret.
Firman Soebagyo mengaku telah berkomunikasi intensif dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP. Namun hingga kini, pemerintah belum juga menghasilkan keputusan final terkait skema penyesuaian harga solar bagi kapal nelayan besar.
“Saya sudah sampaikan langsung. Negara tidak boleh membiarkan nelayan mati usaha hanya karena harga BBM,” tegas Firman.
Menurut Firman, rapat koordinasi antara pemerintah, Pertamina, BPH Migas, dan instansi terkait sudah digelar. Namun hasilnya masih menggantung dan pembahasan baru akan dilanjutkan lagi pekan depan.
Ia menilai pemerintah terkesan lamban membaca ancaman lumpuhnya sektor tangkap nasional. Padahal, kapal-kapal di atas 30 GT selama ini menjadi pemasok utama ikan skala besar untuk kebutuhan nasional maupun industri.
Firman juga menyoroti besarnya selisih harga antara solar subsidi dan non-subsidi yang kini mencapai belasan ribu rupiah per liter. Ia memperingatkan bahwa disparitas itu rawan memicu praktik penyalahgunaan distribusi BBM di lapangan jika pengawasan lemah.
“Kalau pengawasannya lemah, penyimpangan pasti terjadi. Aparat dan pemerintah daerah harus serius mengawasi,” tandasnya.
Menurut Firman, persoalan ini tidak bisa terus-menerus ditunda dengan alasan konflik global atau mekanisme pasar. Yang dipertaruhkan bukan hanya keuntungan nelayan, tetapi keberlangsungan ekonomi pesisir dan pasokan ikan nasional.
“Kalau kapal-kapal besar berhenti melaut, dampaknya akan panjang. Produksi ikan terganggu, pekerja kehilangan penghasilan, rantai ekonomi pesisir ikut lumpuh,” ujarnya.
Ia memastikan persoalan tersebut akan terus dikawal di Komisi IV DPR RI hingga pemerintah benar-benar mengeluarkan kebijakan yang berpihak pada nelayan.