JAWA TENGAH — Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengungkapkan, penyaluran KPR untuk 6 juta rumah itu merupakan akumulasi sejak bank pelat merah ini berdiri. Capaian itu menjadikan BTN sebagai salah satu pilar utama dalam pembiayaan perumahan di Indonesia, terutama bagi segmen masyarakat berpenghasilan rendah.
“Kami terus berkomitmen mendukung program pemerintah untuk menyediakan hunian layak bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Nixon dalam keterangan resmi di Jakarta, belum lama ini.
Di tengah tingginya harga properti, pemerintah sedang mengkaji kebijakan perpanjangan tenor KPR dari maksimal 30 tahun menjadi 40 tahun. Langkah ini diharapkan bisa menekan besaran angsuran bulanan sehingga lebih terjangkau bagi kelas menengah bawah.
Nixon menambahkan, usulan tenor panjang itu tengah dibahas bersama Kementerian Keuangan dan regulator perbankan. “Kami mendukung penuh jika kebijakan ini jadi diterapkan. Tenor lebih panjang otomatis menurunkan cicilan, meski total bunga yang dibayar akan lebih besar,” jelasnya.
Jika tenor 40 tahun resmi diberlakukan, dampak langsungnya akan dirasakan oleh calon pembeli rumah pertama. Mereka yang sebelumnya kesulitan memenuhi rasio cicilan terhadap pendapatan bisa lebih leluasa mengajukan KPR.
Di sisi lain, kebijakan ini juga berpotensi menggerakkan sektor properti nasional. Pengembang perumahan diperkirakan bakal mencatatkan peningkatan permintaan, terutama untuk rumah tapak dan apartemen sederhana yang menjadi target utama BTN.
BTN sendiri tercatat sebagai bank dengan pangsa pasar KPR terbesar di Indonesia. Hingga saat ini, perseroan terus memperluas skema pembiayaan, termasuk KPR bersubsidi dan KPR FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) yang menjadi andalan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Ke depan, BTN akan fokus pada digitalisasi proses pengajuan KPR agar lebih cepat dan transparan. Nixon menargetkan, tahun ini perseroan bisa menyalurkan KPR untuk tambahan 500 ribu unit rumah baru.
“Kami optimistis target itu tercapai, apalagi jika didukung kebijakan tenor panjang dan suku bunga yang kompetitif,” pungkasnya.
Dengan jumlah backlog kepemilikan rumah yang masih mencapai 12,7 juta unit, langkah BTN dan pemerintah menjadi krusial dalam mendorong akses hunian bagi masyarakat Indonesia.