SEMARANG — Pemprov Jawa Tengah tidak hanya menjadikan Pancasila sebagai slogan di dinding kantor. Nilai-nilai dasar bangsa itu dihidupkan lewat program-program yang dampaknya bisa dirasakan langsung oleh warga, terutama mereka yang berada di lapisan ekonomi bawah.
Setidaknya ada tiga bidang utama yang menjadi ujung tombak: layanan kesehatan, pemberdayaan masyarakat, dan bantuan sosial. Ketiganya berjalan simultan di berbagai kabupaten/kota di Jawa Tengah.
Pemprov mengalokasikan anggaran khusus untuk memperluas jangkauan layanan kesehatan gratis. Program ini menyasar warga yang belum terdaftar dalam skema jaminan kesehatan nasional atau yang membutuhkan pengobatan lanjutan.
“Kami ingin memastikan tidak ada warga Jawa Tengah yang jatuh sakit lalu tidak bisa berobat karena alasan biaya,” demikian pernyataan dari pihak Pemprov. Layanan ini tersebar di puskesmas dan rumah sakit daerah.
Di sektor pemberdayaan, Pemprov memberikan modal usaha dan pelatihan keterampilan bagi kelompok masyarakat produktif. Program ini menyasar ibu rumah tangga, pemuda putus sekolah, dan warga penyandang disabilitas.
Pendekatannya dilakukan melalui kelompok-kelompok kecil di tingkat desa atau kelurahan. Hasilnya, sejumlah warga kini mampu membuka usaha mikro sendiri, seperti warung sembako, jasa laundry, atau produksi makanan ringan.
Bantuan sosial tetap menjadi salah satu instrumen utama Pemprov untuk menjaga daya beli warga miskin dan rentan. Bantuan ini disalurkan dalam bentuk sembako, bantuan langsung tunai, maupun subsidi kebutuhan pokok lainnya.
Penerima bantuan adalah warga yang namanya tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Pemprov memastikan proses penyaluran dilakukan tepat sasaran dan tepat waktu, terutama menjelang hari besar keagamaan atau saat terjadi kenaikan harga bahan pokok.
Yang membedakan program-program ini adalah pendekatannya yang tidak sekadar karitatif. Pemprov menyebut bahwa setiap program memiliki indikator keberhasilan yang terukur, seperti jumlah warga yang sembuh, jumlah usaha mikro yang bertahan, dan angka kemiskinan yang turun.
Dengan kata lain, nilai-nilai Pancasila seperti kemanusiaan yang adil dan beradab, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, diwujudkan dalam bentuk kebijakan publik yang konkret.
Sejumlah warga yang menjadi penerima manfaat mengaku terbantu. Seorang warga di Semarang, misalnya, mengatakan bahwa bantuan modal usaha membuatnya bisa membuka warung kecil di depan rumah setelah suaminya kehilangan pekerjaan.
“Dulu saya bingung mau usaha apa, sekarang sudah punya penghasilan sendiri. Anak-anak juga bisa jajan,” ujarnya.
Meski berjalan, beberapa program masih menghadapi kendala, seperti data penerima yang belum akurat, distribusi bantuan yang belum merata di daerah terpencil, serta keterbatasan tenaga medis di puskesmas pelosok. Pemprov menyatakan akan terus melakukan evaluasi dan perbaikan.
Secara keseluruhan, Pemprov mencatat bahwa puluhan ribu warga di berbagai kabupaten/kota di Jawa Tengah telah menjadi penerima manfaat dari ketiga program ini. Angka pastinya terus diperbarui setiap bulan melalui sistem data terpadu.
Pemprov menargetkan perluasan cakupan program pada tahun anggaran berikutnya, terutama untuk layanan kesehatan dan pemberdayaan ekonomi. Rencananya, anggaran akan ditambah dan kerja sama dengan pihak swasta serta lembaga sosial akan diperkuat.