SEMARANG — Siswa lulusan SMP di Karimunjawa kini mendapat jaminan kursi di SMA negeri tanpa harus berhadapan langsung dengan pendaftar dari daratan Jepara. Disdik Provinsi Jawa Tengah memutuskan menyediakan kuota khusus lima persen di SMA Negeri 1 Jepara mulai tahun ajaran 2026.
Plt Sekretaris Disdik Provinsi Jawa Tengah, Sunarto, menjelaskan bahwa hingga saat ini Karimunjawa belum memiliki satu pun SMA negeri. Satu-satunya sekolah menengah atas milik pemerintah di sana baru tersedia di jalur vokasi, yaitu SMK negeri.
“Karimunjawa itu secara khusus memang kita berikan kuota 5 persen untuk mendaftar di SMA di Jepara. Karena kalau mengikuti seleksi reguler berdasarkan jarak, tentu mereka akan kalah karena faktor geografis dan harus menyeberang laut,” ujarnya, Minggu (7/6/2026).
Dalam sistem SPMB reguler, jarak domisili menjadi faktor utama penentu kelulusan. Siswa Karimunjawa yang tinggal di tengah Laut Jawa otomatis berada di posisi paling ujung jika dibandingkan pendaftar yang rumahnya hanya beberapa kilometer dari SMA Negeri 1 Jepara. Tanpa kebijakan afirmatif, mereka nyaris tidak punya peluang.
Sunarto menambahkan, lulusan SMP di Karimunjawa yang ingin melanjutkan ke SMK masih bisa tertampung di SMK negeri setempat. Namun bagi yang memilih jalur SMA, akses ke daratan kini difasilitasi melalui jalur khusus ini.
Selain Karimunjawa, Disdik Jateng menerapkan kebijakan domisili khusus untuk 49 desa atau kelurahan yang tanah kasnya digunakan untuk pembangunan SMA dan SMK negeri. Kebijakan serupa juga berlaku di 21 kecamatan yang hingga kini belum memiliki SMA atau SMK negeri sama sekali.
Secara keseluruhan, pada SPMB 2026 Disdik Provinsi Jawa Tengah menyediakan 231.724 kursi, atau sekitar 40,83 persen dari total lulusan SMP sederajat. Daya tampung itu tersebar di 366 SMA Negeri dan 238 SMK Negeri se-Jawa Tengah.
Proses pengajuan akun SPMB telah dibuka secara daring sejak 3 Juni hingga 12 Juni 2026. Untuk SMA Negeri, komposisi kuota terdiri dari jalur domisili 33 persen, afirmasi 32 persen, prestasi 30 persen, dan mutasi 5 persen. Sementara di SMK Negeri, jalur prestasi mendominasi dengan 75 persen, disusul afirmasi 15 persen, dan domisili terdekat 10 persen.
Dengan adanya kuota khusus ini, pemerintah daerah berharap tidak ada lagi lulusan SMP di Karimunjawa yang putus sekolah hanya karena terkendala jarak dan akses transportasi laut. (hfh/gih/rds)