JAWA TENGAH — Jakarta — Istilah desil kembali mengemuka di tengah rencana pemerintah membatasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi, khususnya Pertalite. Pembatasan ini akan menyasar kelompok dengan tingkat kesejahteraan tertinggi, yakni desil 9 dan 10. Pembagian ini bersumber dari Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikelola Badan Pusat Statistik (BPS).
Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan bahwa desil adalah pembagian masyarakat ke dalam sepuluh kelompok yang dirangking berdasarkan tingkat kesejahteraan. Penilaian ini tidak hanya melihat pendapatan, tetapi juga variabel sosial ekonomi lain seperti pekerjaan, pendidikan, kondisi rumah, daya listrik, hingga kepemilikan aset.
"Desil itu pada dasarnya adalah pembagian masyarakat berbasis pada sepuluh kelompok kemudian dirangking berdasarkan tingkat kesejahteraan. Dan tingkat kesejahteraan ini variabelnya banyak tidak hanya pendapatan," ujar Amalia, Kamis (20/8/2026).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa pengelompokan ini bukan data sembarangan. Menurutnya, basis data desil berasal dari sensus ekonomi yang dihimpun melalui metode survei. "Kan kita udah ada, desil itu basisnya sensus ekonomi. Jadi, sudah ada DTSEN," kata Airlangga di Jakarta Pusat, Rabu (19/8/2026).
- Desil 1: Kelompok masyarakat miskin ekstrem atau 10 persen penduduk dengan tingkat kesejahteraan paling rendah. - Desil 6: Kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan menengah. - Desil 9: Kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan relatif tinggi. - Desil 10: Kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling tinggi.
Dari pembagian tersebut, desil 1 sampai 4 menjadi prioritas utama untuk berbagai program bantuan sosial. Kelompok desil 5 masih bisa menerima program tertentu, seperti bantuan iuran kesehatan, selama memenuhi ketentuan kepesertaan yang berlaku. Adapun kelompok desil 6 hingga 10 umumnya tidak masuk prioritas bansos karena dinilai memiliki kondisi ekonomi yang lebih baik.
"Setiap tiga bulan sekali ada hasil pemutakhiran. Maka itu kita harapkan memang semuanya bisa ikut berpartisipasi aktif dalam pemutakhiran data ini," kata Gus Ipul.
Warga yang merasa data ekonominya keliru dapat mengajukan sanggahan melalui dua jalur. Pertama, secara mandiri melalui aplikasi Cek Bansos dengan mengisi data yang ingin diperbaiki seperti kondisi rumah dan penghasilan. Kedua, melalui kelurahan atau desa setempat, di mana petugas akan membantu pembaruan data via sistem SIKS-NG. Proses ini diikuti survei lapangan untuk verifikasi kondisi ekonomi.
1. Unduh aplikasi Cek Bansos dari Kemensos. 2. Masuk menggunakan akun yang sudah terdaftar. 3. Pilih menu Cek Bansos. 4. Masukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai KTP. 5. Tekan tombol Cari Data.
Perlu dicatat, posisi desil seseorang bisa berubah sewaktu-waktu jika terjadi perubahan kondisi sosial ekonomi atau setelah pemutakhiran data dilakukan. Informasi lengkap mengenai program bansos dan jadwal pencairan dapat diakses melalui kanal resmi Kemensos atau dinas sosial setempat.