JAWA TENGAH — Pertumbuhan ekonomi Vietnam melaju sekitar 8 persen, sementara Indonesia bertahan di kisaran 5 persen. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut digitalisasi, semikonduktor, dan kecerdasan buatan sebagai jalur pengejaran. Perbedaan luas kawasan ekonomi khusus kedua negara jadi sorotan dalam forum BIG Downstream Insights 2026.
Airlangga Hartarto menilai Indonesia perlu mempercepat transformasi ekonomi agar mampu mengejar laju pertumbuhan Vietnam. Dalam forum BIG Downstream Insights 2026, ia menyoroti tiga sektor yang dinilai kunci: digitalisasi, pengembangan semikonduktor, dan kecerdasan buatan (AI).
"Kesempatan untuk naik dari lima persen (pertumbuhan ekonomi), kita rata-rata lima persen, kalau kita mau mengejar Vietnam yang bisa mencapai 9 persen, maka kita harus lari juga ke digitalisasi, semikonduktor, AI," ujar Airlangga.
Perbedaan mencolok terlihat dari luas kawasan ekonomi khusus (KEK) kedua negara. Vietnam memiliki sekitar 2 juta hektare KEK, sedangkan Indonesia hanya sekitar 24 ribu hektare. Airlangga menyebut angka itu sebagai gambaran betapa Vietnam lebih siap menampung investasi manufaktur berskala besar.
Selain soal luas lahan, Vietnam juga dinilai lebih agresif membangun kawasan industri terintegrasi dengan rantai pasok global. Negara itu memanfaatkan relokasi rantai pasok, terutama di sektor elektronik dan teknologi, untuk mengarahkan investasi ke industri berorientasi ekspor.
Pengamat ekonomi Universitas Andalas Syafruddin Karimi menilai perbedaan utama kedua negara terletak pada kemampuan mengubah investasi menjadi kapasitas produksi dan ekspor. Vietnam berhasil melakukannya, sementara Indonesia belum cukup kuat.
"Vietnam mengubah investasi menjadi kapasitas produksi ekspor, sedangkan Indonesia belum cukup kuat mengubah investasi menjadi lompatan manufaktur," kata Syafruddin kepada CNNIndonesia.com.
Menurut Syafruddin, besarnya pasar domestik Indonesia justru membuat sebagian investor lebih berorientasi memenuhi permintaan dalam negeri. Investasi banyak mengalir ke sektor jasa, distribusi, properti, keuangan, dan komoditas, tanpa selalu menghasilkan lonjakan ekspor manufaktur.
"Indonesia sulit meniru Vietnam karena keunggulan pasar domestik sering berubah menjadi zona nyaman kebijakan. Investor di Indonesia dapat memperoleh keuntungan dari pasar dalam negeri tanpa harus membangun kapasitas ekspor besar," ujarnya.
Syafruddin menyoroti sejumlah kendala struktural yang masih membelit Indonesia. Mulai dari biaya logistik yang tinggi, ketidakpastian regulasi, perizinan berlapis, hingga keterbatasan tenaga kerja terampil dan pemasok lokal.
Ia menilai program hilirisasi belum cukup jika tidak diikuti penguasaan teknologi dan pengembangan industri pendukung. Vietnam dinilai lebih unggul dalam membangun ekosistem produksi yang terintegrasi sekaligus membuka akses ke pasar internasional.
"Vietnam menjual kepastian eksekusi; Indonesia sering menjual potensi. Dalam investasi, potensi menarik perhatian, kepastian menutup keputusan," ujarnya.
Pasar domestik Indonesia yang besar sebenarnya bisa menjadi modal. Namun, menurut Syafruddin, keunggulan itu kerap berubah menjadi alasan bagi investor untuk tidak membangun kapasitas ekspor besar. Pola ini membuat Indonesia tertinggal dalam lompatan manufaktur.
Sebaliknya, Vietnam membangun ekosistem produksi yang terintegrasi dengan perjanjian perdagangan dan kawasan industri terencana. Investasi asing diarahkan untuk membangun industri yang berorientasi ekspor, bukan sekadar memenuhi pasar dalam negeri.
Bagi pelaku usaha di Indonesia, perbedaan ini menegaskan pentingnya kepastian eksekusi kebijakan. Tanpa perbaikan di sisi logistik, regulasi, dan penyediaan tenaga kerja terampil, target mengejar pertumbuhan Vietnam akan tetap sulit terealisasi.