JAWA TENGAH — Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Jawa Tengah dinobatkan sebagai TPID Provinsi Berkinerja Terbaik 2026 dalam Rakornas Pengendalian Inflasi dan Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah di Jakarta International Convention Center, Kamis (24/9/2026). Capaian itu ditopang inflasi tahunan provinsi pada Agustus 2026 sebesar 3,08 persen, lebih rendah dari inflasi nasional 3,19 persen.
Penghargaan diserahkan dalam rangkaian Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) dan Indonesia Fintech Summit and Expo 2026. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menerima langsung penghargaan tersebut. Penilaian TPID mencakup kemampuan daerah menjaga pasokan pangan sekaligus mengendalikan harga dari sektor hulu hingga hilir.
Luthfi menyebut hasil ini sebagai buah kerja bersama pemerintah daerah, Bank Indonesia, BUMD, pelaku usaha, petani, dan pemangku kepentingan lain. Menurutnya, kolaborasi itu membuat harga bahan pokok penting tetap terkendali tanpa mengorbankan daya beli masyarakat.
Inflasi Jawa Tengah di Bawah Angka Nasional
Angka inflasi Jawa Tengah pada Agustus 2026 tercatat 3,08 persen secara tahunan. Angka itu lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang berada di level 3,19 persen. Posisi ini memperkuat rekam jejak Jawa Tengah sebagai salah satu provinsi paling stabil dalam pengendalian harga pangan di Pulau Jawa.
Luthfi menegaskan pengendalian inflasi tidak hanya dilakukan saat harga mulai naik. Pemerintah memperkuat produksi pangan, memastikan kelancaran distribusi, dan melakukan intervensi pasar ketika diperlukan.
"Kita punya BUMD yang melakukan intervensi kebutuhan bahan pokok penting di seluruh kabupaten/kota. Di samping intervensi yang dilakukan oleh dinas-dinas, BI Jateng, dan stakeholder terkait lainnya sehingga ketersediaan dan keterjangkauan terus terjaga," jelas Luthfi.
Basis Produksi Pangan Jadi Penopang Utama
Dari sisi produksi, luas panen padi Jawa Tengah pada 2025 mencapai 1,67 juta hektare, naik sekitar 120 ribu hektare dari tahun sebelumnya. Produksi gabah kering giling tercatat sekitar 9,3 juta ton atau setara 5,35 juta ton beras. Jumlah itu menyumbang sekitar 15,6 persen kebutuhan pangan nasional.
Produksi jagung juga meningkat menjadi sekitar 2,75 juta ton pada 2025, naik 13,37 persen dari sebelumnya 2,43 juta ton. Pertumbuhan ini tercatat paling tinggi di antara provinsi di Pulau Jawa.
Pemprov Jawa Tengah memperkuat sisi produksi lewat sejumlah intervensi, antara lain:
- Perbaikan 108 daerah irigasi
- Penyediaan 5.400 pompa air
- Penanganan banjir di 60 titik
- Penguatan pola tanam dan bantuan sarana produksi
- Program corporate farming dan penyediaan benih
- Pengendalian hama dan penyakit tanaman
Cabai dan Komoditas Volatil Dapat Perhatian Khusus
Cabai menjadi salah satu komoditas yang berpengaruh besar terhadap inflasi. Pemprov mengembangkannya melalui program New Champion di lahan seluas 50 hektare yang tersebar di Kabupaten Semarang, Temanggung, Wonosobo, Cilacap, Blora, Batang, dan Boyolali. Pembangunan greenhouse juga didorong melalui dukungan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR.
Komitmen champion petani untuk periode Oktober hingga Desember ditargetkan menghasilkan sekitar 54.500 kilogram cabai. Target ini diharapkan meredam gejolak harga pada periode akhir tahun.
Distribusi dan Digitalisasi Transaksi Pemerintah
Di sisi distribusi, pemerintah menjalankan program supply chain champion, menggelar Gerakan Pangan Murah sebanyak 1.053 kali, dan memperkuat 368 kios pangan. BUMD diarahkan berperan sebagai off taker untuk menyerap komoditas strategis agar petani mendapat kepastian pasar sekaligus memperpendek rantai distribusi.
Kerja sama pasokan antardaerah juga dijalin dengan Lampung, Nusa Tenggara Barat, Jawa Timur, dan Maluku Utara. Pemerintah memberikan subsidi pangan bagi produsen maupun konsumen senilai Rp5,135 miliar, sementara pengadaan cadangan pangan didukung mekanisme e-Purchasing.
Pengendalian inflasi diintegrasikan dengan digitalisasi pemerintahan melalui program P2DD. Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Jawa Tengah pada 2025 mencapai 97,58, naik dari 96,25 pada 2024. Pada tahun yang sama, Jawa Tengah meraih Peringkat II Championship P2DD 2025. Digitalisasi diterapkan pada layanan publik dan transaksi pemerintahan, salah satunya pengembangan New Sakpole melalui virtual account bank.
Luthfi menekankan pengendalian inflasi butuh kesinambungan dari proses produksi hingga barang tiba di tangan konsumen.
"Jadi hulu-hilir ini mulai dari ketersediaan bahan pokok, pendistribusian bahan pokok sampai tingkat pasar. Ini yang menjadi rantai pasokan dari penanaman, pengangkutan hasil panen, dan data beli. Tiga rangkaian yang harus saling berkelanjutan," katanya.
